MARKABERITA.COM – Lebih dari lima belas tahun lalu, ekonom Chatib Basri melontarkan sejumlah pernyataan yang bagi sebagian kalangan dianggap realistis dan modern. Namun, jika dicermati lebih dalam, narasi tersebut merefleksikan cara pandang yang cenderung mereduksi nasionalisme, memisahkan moralitas dari ekonomi, serta melemahkan kepercayaan diri bangsa. Tulisan ini bermaksud membedah keempat pernyataan kontroversial tersebut yang kini terasa semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
”Kantongi Nasionalisme-mu”
Pernyataan ini mengasumsikan bahwa nasionalisme adalah hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal, sejarah membuktikan sebaliknya: negara-negara besar seperti AS, Jepang, dan Korea Selatan justru membangun kekuatan ekonominya melalui proteksi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ekonomi adalah amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Menganggap nasionalisme sebagai gangguan adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat dasar konstitusi itu sendiri.
”Jangan Bicara Moral dalam Ekonomi”
Pernyataan kedua ini jauh lebih problematis. Jika ekonomi dipisahkan dari moral, yang tersisa hanyalah kalkulasi untung-rugi yang dingin. Tanpa landasan moral, eksploitasi, monopoli, dan ketimpangan ekstrem dapat dianggap wajar atas nama efisiensi.
Ekonomi bukanlah ilmu yang hidup di ruang hampa. Keadilan sosial (Sila ke-5 Pancasila) adalah prinsip moral sekaligus ekonomi. Ketika moral diabaikan, yang muncul bukan kesejahteraan bersama, melainkan dominasi kelompok kuat atas yang lemah. Keyakinan akan “kedigdayaan pasar” (market fundamentalism) kini terbukti gagal menjawab tantangan zaman, terutama saat pasar terbukti tidak rasional dan asimetris.
”Dalam Jangka Panjang Kita Mati”
Kutipan John Maynard Keynes ini sering digunakan untuk membenarkan fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Namun, bangsa yang besar tidak dibangun dengan pola pikir “pemadam kebakaran”. Kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia adalah hasil visi lintas generasi.
Negara yang hanya sibuk mengurus kebutuhan sesaat tanpa visi jangka panjang—seperti kemandirian pangan, teknologi, dan energi—akan terus terperangkap dalam lingkaran setan ketergantungan pada asing. Krisis moneter yang terus berulang adalah bukti nyata bahwa ketergantungan pada logika jangka pendek telah membuat Indonesia rentan.
”Kita Masih Belajar sebagai Bangsa”
Pernyataan ini terdengar rendah hati, namun berisiko menanamkan mentalitas inferior (mental terjajah). Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, memposisikan diri sebagai “murid” yang terus-menerus harus divalidasi oleh pihak asing adalah bentuk desepsi sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya pada kemampuannya sendiri dan menjadikan pengalaman sejarah sebagai modal untuk menentukan arah jalannya sendiri, sebagaimana yang dilakukan China dalam membangun kapitalisme negaranya.
Benang Merah: Perang Ideologi
Keempat pernyataan di atas membentuk benang merah yang jelas: keberpihakan pada ideologi ekonomi liberal. Hal ini senada dengan pemikiran sejumlah ekonom lain seperti Sri Mulyani, Budiono, dan Miranda Gultom, yang secara konsisten menempatkan corporate capitalism sebagai penggerak utama ekonomi.
Namun, di tengah dinamika global di mana negara-negara maju mulai kembali melakukan intervensi (seperti kebijakan tarif AS atau kapitalisme negara di China), paradigma neoliberal yang dianut banyak ekonom di Indonesia justru terlihat kian usang. Kita perlu kembali pada amanat ekonomi konstitusi: sebuah sistem yang memadukan modal ekonomi dengan modal spiritual, sosial, dan politik untuk mencapai kedaulatan sejati.
Tanpa jalinan utuh antara modal-modal tersebut, Indonesia akan terus menjadi pecundang dalam perang ideologi ekonomi global karena abai terhadap kebenaran amanat UUD 1945.(Red).
