JAKARTA, Markaberita.com – Di tengah hiruk-pikuk kebijakan Ibu Kota, sebuah “sinetron” politik menahun kembali memanas. Perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang konsisten menuntut Pemprov DKI Jakarta melepas saham di emiten produsen bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), hingga kini masih menemui jalan buntu. Meski gema divestasi ini sudah nyaring sejak era Gubernur Anies Baswedan, kenyataannya Jakarta masih “setia” mendekap saham minuman beralkohol tersebut.
Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa “mesin uang” ini mulai batuk-batuk. Kondisi fundamental PT Delta Djakarta dikabarkan tengah tergoncang di lantai bursa.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membeberkan fakta mengejutkan terkait kinerja emiten berkode saham DLTA tersebut. Memasuki tahun 2024, perusahaan mencatatkan penurunan penjualan neto yang sangat signifikan.
”Kondisi keuangan PT Delta Djakarta sedang tidak baik-baik saja. Penjualan neto merosot hingga 12,2%, dari Rp736,8 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp646,8 miliar di tahun 2024,” ungkap Uchok dalam keterangannya, Sabtu (09/05/2026).
Penyebab utamanya adalah kontraksi volume penjualan. Artinya, daya serap pasar terhadap produk bir perusahaan ini mulai melemah atau kehilangan peminat.
Menariknya, di tengah penurunan performa ini, pihak manajemen terkesan melemparkan tanggung jawab kepada kebijakan negara. Kenaikan cukai yang diterapkan Kementerian Keuangan per 1 Januari 2024 dituding sebagai biang kerok utama.
Upaya perusahaan menaikkan harga jual pada Februari 2024 justru menjadi bumerang. Alih-alih menutup margin, konsumen justru “balik kanan” yang mengakibatkan volume penjualan anjlok drastis.
Uchok Sky Khadafi pun melontarkan sindiran pedas atas sikap manajemen tersebut.
”Kalau bir tidak laku, jangan cari kambing hitam dengan menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang tidak mampu meyakinkan pelanggan penyuka minuman beralkohol,” tegasnya.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menjadi salah satu pemegang kunci dalam struktur kepemilikan saham PT Delta Djakarta. Berikut komposisinya:
- San Miguel Malaysia (L), Private Limited: 58,33% (467.061.150 lembar).
- Pemprov DKI Jakarta: 26,25% (210.200.700 lembar).
- Publik: 15,42% (123.397.200 lembar).
Uchok mengingatkan Pemprov DKI untuk waspada terhadap fluktuasi bisnis ini. Ia mengibaratkan investasi di minuman beralkohol seperti ombak di Teluk Jakarta yang tidak menentu. Jika kinerja terus merosot, nilai aset daerah yang tertanam di sana terancam hilang atau tergerus kerugian.
”Pemprov DKI harus hati-hati. Jangan sampai investasi ini justru menjadi beban di masa depan karena penjualannya yang tidak stabil. Jangan sampai saham DKI luntur begitu saja,” pungkas Uchok.
Kini, bola panas kembali berada di meja Balai Kota. Akankah Jakarta terus bertahan dengan dividen dari bisnis bir di tengah guncangan pasar, atau akhirnya mengamini tuntutan PKS untuk melakukan divestasi total? Publik menunggu episode akhir dari drama kepemilikan saham ini.(MB/Red).
