Aksi di Kantor DPU, Aliansi Pemalang Tagih Janji dan Soroti Dugaan Mafia Proyek

Daerah367 Dilihat

Pemalang, 15 Desember 2025 —

Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang, Senin (15/12/2025). Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya, menyusul belum direalisasikannya janji 11 poin tuntutan yang pernah disampaikan dan disepakati oleh Pemerintah Daerah melalui DPU Kabupaten Pemalang.

Aksi tersebut dikoordinatori oleh Hamu Fauzi dan Yogo Darminto, dengan fokus utama tuntutan pada percepatan dan pemerataan perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Menurut koordinator aksi, hingga saat ini masyarakat belum merasakan realisasi konkret atas komitmen yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya.

Selain persoalan infrastruktur, massa aksi juga menuntut transparansi penuh terhadap seluruh proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Pemalang. Koordinator Aliansi menegaskan bahwa keterbukaan informasi proyek sangat penting untuk mencegah munculnya dugaan praktik jual beli proyek yang dinilai merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.

Baca Juga  Pastikan Keamanan dan Kelancaran Kampanye Tatap Muka Calon Bupati PALI Nomor Urut 1,Polsek Tanah Abang Lakukan Pengamanan

“Transparansi adalah kunci. Jika tidak dibuka secara jelas, maka wajar apabila publik menduga adanya praktik jual beli proyek. Ini yang ingin kami hentikan,” tegas salah satu koordinator aksi dalam orasinya.

Lebih jauh, Aliansi Masyarakat Pemalang Bersatu secara tegas menuntut agar Kepala DPU Kabupaten Pemalang diadili secara hukum, terkait dugaan keterlibatan dalam praktik jual beli proyek sebagaimana yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dalam aksi tersebut, massa akhirnya ditemui langsung oleh Kepala DPU Kabupaten Pemalang, Joko Triasmoro, di salah satu ruangan Kantor DPU. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan menjadi momen penyampaian langsung tuntutan massa kepada pimpinan instansi terkait.

Aliansi menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi tindak lanjut dari tuntutan tersebut. Mereka juga menyatakan siap melakukan aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila tidak ada langkah nyata dan transparan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu dekat.

Baca Juga  Kades Jayalaksana Gelar Kegiatan Musrenbangdes Tahun Anggaran 2025

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib hingga selesai.

By. 208