Markaberita.id | Jakarta, 18 Juli 2025 – Sebuah aib besar kembali mengoyak kepercayaan publik terhadap pangan nasional. Dugaan praktik beras oplosan kini tak hanya sekadar bisik-bisik, melainkan telah menyeret nama besar PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sejatinya adalah benteng ketahanan pangan ibu kota. Ini bukan lagi sekadar kecurangan, ini adalah kejahatan yang melukai rakyat dan memicu gelombang kemarahan, terutama dari tokoh masyarakat dan agama. Pekik Keadilan dari Habib Salim Jindan: Dengan Rahmat Tuhan YME, Tak Ada Ampun untuk Penipu Rakyat!
Kemarahan Habib Salim Jindan, pimpinan Majlis Ta’lim Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, tak dapat dibendung. Dengan suara menggelegar, beliau mengawali pernyataannya: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan praktik beras oplosan ini adalah tindakan biadab yang ‘menyiksa warga negara Indonesia.'” Ini bukan hanya tentang kualitas beras yang remuk, tapi tentang hak dasar setiap anak bangsa atas pangan yang layak dan aman.
“Saya mendukung penuh langkah rakyat yang dirugikan. Ini bukan main-main! Pecat semuanya, dari Bulog sampai Food Station-nya!” seru Habib Salim Jindan, menuntut pertanggungjawaban mutlak dari setiap lini yang terlibat. Tak berhenti di situ, beliau lantang menyerukan: “Satgas Pangan harus berani dan mengambil sikap membongkar sindikat mafia beras di Indonesia, penjarakan mafia beras!!!” Ini adalah seruan perang terhadap pelaku kriminal para gank mafia beras yang tidak bermoral sesuai pancasila ,janggan bermain-main dengan perut rakyat.
Audit Internal dan Sorotan Tajam Terhadap PT Food Station
Dugaan keterlibatan PT Food Station Tjipinang Jaya telah menjadi bara api yang membakar sorotan publik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, memang telah merespons. Ia berjanji akan menarik seluruh beras yang dijual BUMD tersebut jika terbukti dioplos. “Kalau terbukti dioplos akan ditarik,” tegas Hasudungan pada Rabu, 16 Juli 2025.
Saat ini, Dinas KPKP tengah menjalankan audit internal dan menanti hasil pemeriksaan sampel beras dari gudang Food Station di Cipinang. Namun, ini saja tidak cukup. Transparansi total dan kecepatan adalah harga mati. Masyarakat menuntut kejelasan, bukan sekadar janji audit. Kepercayaan publik, yang telah terkoyak, kini sepenuhnya bergantung pada keberanian Pemprov DKI Jakarta dan Satgas Pangan untuk mengungkap kebusukan ini hingga ke akar-akarnya.
Ini Kejahatan Kemanusiaan, Bukan Sekadar Bisnis!
Kasus beras oplosan ini adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan, mengancam kesehatan, dan mencabik-cabik kesejahteraan rakyat. Sindikat mafia beras yang tega mempermainkan kebutuhan pokok ini harus dicabut hingga ke akarnya. Satgas Pangan tidak boleh gentar, tidak boleh tumpul. Ini adalah momentum krusial untuk menunjukkan bahwa negara hadir, bahwa hukum tidak pandang bulu, dan bahwa keadilan bagi rakyat adalah prioritas tertinggi.
Kita semua, sebagai rakyat, harus mengawal ketat kasus ini. Jangan biarkan para mafia beras bersembunyi di balik birokrasi atau lari dari jerat hukum. Penegakan hukum yang keras dan tanpa kompromi adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan integritas pasar pangan dan memastikan setiap butir beras yang sampai ke meja makan rakyat adalah beras yang bersih, sehat, dan bebas dari kebusukan tangan-tangan serakah.(Red).
