Markaberita.com, JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 membawa implikasi penting bagi tata kelola energi nasional. Pasalnya, hingga saat ini Bahlil masih merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memecah fokus kerja di dua institusi vital. Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan pemisahan tugas secara tegas agar kebijakan hilirisasi, transisi energi, dan tata kelola sumber daya alam dapat berjalan lebih terarah serta efektif.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pemisahan posisi Menko dan Menteri teknis sangat krusial untuk menjaga akselerasi birokrasi. Ia mengusulkan agar posisi Menteri ESDM definitif segera diserahkan kepada Wakil Menteri ESDM saat ini, Yuliot Tanjung.
”Bagi sebagian orang, memegang dua jabatan menteri sekaligus mungkin terdengar seperti panen raya kekuasaan. Namun demi efektivitas kerja, Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari posisi Menteri ESDM dan melantik Yuliot Tanjung sebagai menteri definitif. Selesai,” tegas Uchok, Minggu (11/10/2026).
Menurut Uchok, sektor energi dan sumber daya mineral membutuhkan perhatian penuh, terutama dalam menyelesaikan berbagai hambatan perizinan pertambangan yang membutuhkan kepastian dan kecepatan eksekusi birokrasi.
”Urusan izin tambang yang selama ini berjalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa dipacu berlari kencang seperti kijang jika ada kepemimpinan definitif yang fokus,” jelasnya.
Ia menambahkan, Yuliot Tanjung merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan kepemimpinan di Kementerian ESDM. Rekam jejak Yuliot yang mendampingi Bahlil sejak di Kementerian Investasi/BKPM hingga Kementerian ESDM menjadikannya sangat paham akan dinamika internal dan agenda prioritas kementerian.
Uchok menilai, pemisahan tugas ini justru akan memperkuat koordinasi pemerintahan. Bahlil dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada tugas-tugas lintas kementerian sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara operasional Kementerian ESDM dijalankan secara independen dan fokus oleh Yuliot.
”Selama ini Yuliot ibarat jimat keberuntungan bagi Bahlil. Jika kini mereka berpisah peran, pemisahan tugas menjadi sangat jelas: Bahlil fokus pada tataran koordinasi sebagai Menko, sementara Kementerian ESDM dipimpin oleh menteri definitif,” pungkas Uchok.
CBA berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera mengambil keputusan tegas demi memastikan sektor energi dan pertambangan tidak kehilangan momentum di tengah tingginya target investasi dan percepatan transisi energi nasional.(red).
