Markaberita.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk (BCA) beserta sejumlah Kantor Cabang Utama (KCU) miliknya mendapati nama mereka tercantum dalam rentetan perkara perdata yang teregister di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Utara, sedikitnya terdapat enam berkas perkara yang menyeret nama bank swasta terbesar di Indonesia tersebut.
Pokok perkara yang diajukan para penggugat terbilang beragam, mendominasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sengketa kepemilikan aset tanah, hingga keberatan atas prosedur lelang eksekusi agunan.
Dalam catatan SIPP PN Jakarta Utara tahun 2026, perkara nomor 185/Pdt.G/2026/PN Jkt.Utr mencatat PT Digital Film Media sebagai pihak penggugat. Dalam gugatan PMH ini, BCA Cabang Matraman berstatus sebagai salah satu tergugat. Pihak bank disandingkan dengan tergugat lainnya, antara lain Gurumukh, KJPP Firman Azis & Rekan, KPKNL Jakarta III, serta Kantor Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara.
Menariknya, PT Digital Film Media sebelumnya juga tercatat melayangkan gugatan serupa pada 2025 lewat perkara nomor 466/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, yang juga menempatkan BCA KCU Matraman di jajaran tergugat. Berulangnya nama entgeneric yang sama dalam dua berkas perkara ini mengindikasikan adanya pertalian objek maupun hubungan hukum yang membutuhkan keterbukaan dokumen persidangan untuk memastikan pokok persoalannya.
Tak hanya itu, BCA KCU Matraman kembali terseret dalam perkara bantahan hukum (Sengketa Lelang/Tanah) bernomor 256/Pdt.Bth/2026/PN Jkt.Utr yang didaftarkan oleh Shankar Ramchand pada 20 April 2026. Komposisi tergugat dalam perkara ini identik dengan gugatan sebelumnya, melibatkan penilai publik (KJPP), instansi lelang negara (KPKNL), hingga BPN Jakarta Utara. Fenomena ini menguatkan dugaan bahwa perkara bersumber dari sengketa jaminan kredit, penetapan nilai limit lelang, atau legalitas peralihan hak atas tanah agunan.
Sengketa hukum perbankan ini juga meluas ke unit kerja BCA lainnya. Pada perkara nomor 147/Pdt.G/2026/PN Jkt.Utr, Taufan Daeng Rana mendaftarkan gugatan PMH yang menargetkan Kepala Cabang BCA Mall of Indonesia (MOI). Dalam perkara ini, Kementerian Keuangan RI dan KPKNL Jakarta III turut ditarik sebagai tergugat.
Sementara pada berkas perkara nomor 399/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, gugatan diajukan oleh Ciong Boen sejak 4 Juli 2024. Perkara perbuatan melawan hukum tersebut memuat PT Bank Central Asia Tbk q.q. KCU Pangeran Jayakarta sebagai salah satu pihak tergugat bersama sejumlah individu dan entitas korporasi lainnya.
Urgensi Transparansi dan Kedudukan Hukum Pihak Bank
Gugatan perdata yang terdaftar di pengadilan pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara maupun badan hukum. Munculnya nama perbankan dalam SIPP tidak serta-merta mencerminkan adanya kesalahan fatal atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perbankan.
Terkait adanya keterangan status “Minutasi” pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, hal tersebut murni menandakan pengarsipan administrasi berkas perkara oleh panitera pengadilan, dan bukan merupakan indikator kemenangan atau kekalahan salah satu pihak.
Substansi hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan final tetap harus dirujuk langsung melalui dokumen salinan putusan resmi PN Jakarta Utara. Klarifikasi serta konfirmasi resmi dari manajemen pusat maupun tim kuasa hukum PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi krusial untuk menyajikan fakta hukum yang berimbang, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(red).
