MARKABERITA.COM, JAKARTA – Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang berencana melakukan evaluasi menyeluruh hingga perombakan jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya. Langkah tegas ini dinilai krusial demi memperkuat kinerja BUMD pangan tersebut serta melindungi kepentingan masyarakat Jakarta.
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah—yang akrab disapa Ryan—menegaskan bahwa PT Food Station memiliki peran vital dan strategis dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas pasokan, serta stabilitas harga kebutuhan pokok di ibu kota. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
”Dukungan terhadap evaluasi hingga potensi perombakan jajaran direksi merupakan bentuk dorongan agar BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta terus berbenah. Food Station harus mampu menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks,” ujar Ryan saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Di samping memberikan dukungan, FPPJ secara khusus mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar mewaspadai pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan momentum evaluasi ini demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
FPPJ menekankan bahwa proses restrukturisasi manajemen tidak boleh disusupi oleh “penumpang gelap” yang membawa kepentingan politik, jaringan bisnis terselubung, atau transaksi kekuasaan untuk merebut posisi strategis.
“Jangan sampai momentum pembenahan Food Station justru dibajak oleh penumpang gelap. BUMD pangan ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Pergantian direksi wajib didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja terukur—bukan karena kedekatan politik atau bagi-bagi jabatan,” tegas Ryan.
Menurut FPPJ, figur yang kelak dipercaya memimpin PT Food Station harus memiliki visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat dalam:
Memperkuat Rantai Pasok: Menjamin ketersediaan beras dan bahan pokok secara berkelanjutan.
Efisiensi Distribusi: Memperluas serta menstabilkan jalur distribusi pangan bagi warga Jakarta.
Kemitraan Adil: Memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan dengan petani dan pemasok daerah.
Tata Kelola Bersih (GCG): Menjamin transparansi penuh dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola perusahaan.
FPPJ pun mendorong Gubernur Pramono Anung untuk memastikan seluruh proses evaluasi dan rekrutmen direksi berjalan obyektif, sesuai ketentuan hukum, serta terbebas dari intervensi pihak luar.
“Prinsipnya sederhana, Food Station harus dikelola oleh jajaran profesional yang benar-benar mau dan mampu bekerja untuk rakyat. Jakarta membutuhkan pemimpin BUMD yang berintegritas, berkapasitas, dan sanggup menghadirkan hasil nyata. Niat baik Pak Gubernur dalam melakukan pembenahan jangan sampai dicederai oleh kepentingan pragmatis,” tutup Ryan.(red).
