MARKABERITA.COM, JAKARTA — Langkah Pemerintah mengganti Direktur Utama PT PLN (Persero) dinilai setengah hati jika tidak diikuti dengan pembersihan mendasar di organ pengawas. Lembaga kajian kebijakan energi Daulat Energi mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera merombak total (reshuffle) seluruh jajaran Dewan Komisaris PLN yang dinilai tumpul, pasif, dan gagal menjalankan fungsi pengawasan internal.
Direktur Eksekutif Daulat Energi, Ridwan Hanafi, menyatakan bahwa akar masalah karut-marut tata kelola di tubuh BUMN penyetrum nasional tersebut tidak hanya bersumber dari jajaran direksi, melainkan juga lemahnya integritas dan kinerja jajaran komisaris.
“Pencopotan Dirut PLN tidak akan mengubah keadaan secara signifikan selama Dewan Komisarisnya masih dihuni oleh figur-figur yang tidak bekerja nyata. Saatnya Presiden Prabowo ‘mengocok ulang’ seluruh jajaran komisaris PLN. Pengawasan mereka selama ini sangat lemah, bahkan nyaris tidak terdengar kontribusinya bagi publik,” ujar Ridwan Hanafi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (15/10/2026).
Daulat Energi menyoroti tiga poin krusial yang mendasari perlunya evaluasi total terhadap jajaran pengawas PLN saat ini. Pertama, fungsi pengawasan internal PLN dinilai sebatas formalitas administratif di mana Dewan Komisaris dianggap gagal mendeteksi kerentanan operasional, pemborosan anggaran, hingga buruknya mitigasi risiko yang membebankan keuangan negara dan masyarakat.
Kedua, muncul dugaan kuat serta potensi konflik kepentingan (conflict of interest) di tubuh pengawas, di mana lingkaran pengawasan ditengarai ikut bermain dalam perburuan rente (rent-seeking) dan pengadaan proyek di lingkungan PLN yang merusak prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG).
Ketiga, Dewan Komisaris terkesan bergeming dan memilih bungkam setiap kali terjadi insiden pemadaman listrik masif (blackout) di berbagai daerah tanpa adanya desakan akuntabilitas yang nyata kepada manajemen untuk membela hak-hak konsumen.
Atas kondisi tersebut, Daulat Energi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian BUMN. Pemerintah didesak untuk segera melakukan sapu bersih Komisaris PLN dengan memberhentikan jajaran komisaris saat ini dan melakukan rekrutmen ulang berbasis rekam jejak, kompetensi, serta integritas.
Selain itu, Pemerintah diminta menghentikan praktik titipan politik dengan mengisi kursi Dewan Komisaris PLN menggunakan pakar ketenagakerjaan/energi, teknokrat, serta praktisi hukum yang independen dan berani bertindak tegas—bukan sekadar mengakomodasi bagi-bagi jatah jabatan. Terakhir, Daulat Energi mendorong diterapkannya audit investigatif pengadaan proyek oleh lembaga pemeriksa keuangan dan penegak hukum atas dugaan keterlibatan oknum pejabat dan pengawas dalam proyek-proyek strategis PLN.
“Jika Presiden Prabowo serius ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi nasional, pembenahan PLN harus dilakukan hingga ke akar-akarnya. Jangan biarkan lembaga pengawas BUMN penting ini terus diisi oleh pihak-pihak yang diam saat rakyat dirugikan,” tegas Ridwan Hanafi.(red).
