JAKARTA, Markaberita.com — Rencana integrasi transportasi laut rute Jakarta–Kepulauan Seribu di bawah pengelolaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus memicu diskursus publik. Di satu sisi, kekhawatiran terkait potensi beban APBD dan tata kelola mengemuka. Namun di sisi lain, desakan untuk menghadirkan konektivitas laut yang aman, pasti, dan terjangkau bagi warga pulau semakin mendesak.
Ketua Umum BAJA Foundation, R. Lintang Fisutama, menegaskan bahwa perdebatan tata kelola ini tidak boleh terjebak dalam dikotomi anggaran semata. Menurutnya, transportasi publik harus dilihat secara holistik sebagai instrumen pelayanan dasar sekaligus penggerak roda ekonomi kerakyatan.
“Jika transportasi publik hanya dinilai dari besar kecilnya subsidi, kita akan kehilangan gambaran besarnya. Transportasi adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Yang harus dihitung bukan hanya dana yang keluar, melainkan seberapa besar nilai tambah dan manfaat langsung yang kembali kepada warga,” ujar Lintang di Jakarta, pada Jum’at (2/10/26).
Lintang memaparkan, dalam beberapa tahun terakhir Transjakarta telah membuktikan diri sebagai tulang punggung mobilitas warga ibu kota. Berdasarkan data kinerja, layanan ini mencatat pencapaian impresif dengan melayani lebih dari 1,4 juta perjalanan setiap hari (total 413 juta pelanggan sepanjang 2025). Jaringan layanannya pun kian luas dengan 233 rute, 4.869 unit armada, serta menjangkau 92,4 persen populasi Jakarta dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai 4,4/5,0.
Menariknya, perluasan layanan tersebut dibarengi dengan peningkatan efisiensi. Tercatat, besaran subsidi per pelanggan berhasil ditekan hingga 14 persen dibandingkan tahun 2022, sementara angka kecelakaan (accident rate) turun hingga 40 persen dengan severity index di angka 0,00 selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025).
Efisiensi dan subsidi ini juga terbukti produktif. Merujuk kajian LPEM FEB UI periode 2015–2024, setiap Rp1 triliun subsidi Pemprov DKI Jakarta kepada Transjakarta mampu menstimulasi sekitar Rp3,2 triliun output ekonomi nasional (Rp62,4 triliun di antaranya berputar di DKI Jakarta). Selain itu, kehadiran Transjakarta memberikan penghematan biaya transportasi langsung bagi warga hingga ratusan ribu rupiah per bulan sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Data ini mematahkan anggapan bahwa subsidi transportasi adalah pemborosan. Selama dikelola transparan dan akuntabel, subsidi adalah investasi sosial-ekonomi yang berdampak luas,” tegasnya.
Menanggapi resistensi sebagian pihak terhadap rencana alih kelola angkutan laut yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027, Lintang mengingatkan agar pemangku kebijakan di daratan tidak menyamakan pola mobilitas warga daratan dengan masyarakat kepulauan.
Bagi warga Kepulauan Seribu, tantangan geografis menuntut standar pelayanan yang spesifik, mulai dari kepastian jadwal pelayaran, keselamatan bernavigasi, keterjangkauan tarif, hingga integrasi antarpulau menuju pusat layanan di daratan Jakarta.
“Warga pulau memiliki karakter geografis dan kebutuhan mobilitas yang unik. Jangan sampai perdebatan kelembagaan di tingkat elite justru mengabaikan hak-hak dasar warga kepulauan yang mendambakan transportasi aman dan pasti,” kata Lintang.
Sebagai langkah antisipatif terhadap kekhawatiran tata kelola—termasuk jika opsi pembentukan anak perusahaan Transjakarta yang mengelola sektor maritim ini dipilih—BAJA Foundation mendesak agar seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
BAJA Foundation merekomendasikan beberapa poin krusial yang harus dipublikasikan secara transparan kepada publik:
Kajian Komprehensif: Kejelasan terkait kebutuhan investasi, proyeksi biaya operasional, serta skema bisnis yang berkelanjutan.
Standar Keselamatan Ketat: Mengingat tantangan alam laut, standar keamanan dan mitigasi risiko harus menjadi prioritas nomor satu.
Mekanisme Pengawasan Publik: Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga pengawas agar pengelolaan aset dan keuangan daerah tetap berada pada jalur yang bersih dan transparan.
“Kami mendukung penuh penguatan konektivitas Kepulauan Seribu, tetapi kritik dan pengawasan wajib dikedepankan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan ini sederhana saja: apakah warga Kepulauan Seribu nantinya bisa menikmati transportasi laut yang jauh lebih aman, terjangkau, dan pasti? Itu yang utama,” tutup Lintang.(red).
