JAKARTA, Markaberita.com – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong menuai sorotan tajam dari Center for Budget Analysis (CBA). Alih-alih murni pengawasan pelayanan publik, langkah tersebut dituding sebagai upaya pengalihan isu dari kasus korupsi yang menyeret mantan petinggi lembaga tersebut.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan kecurigaannya terhadap momentum sidak yang dilaksanakan pada Rabu (23/9/2026). Pasalnya, konferensi pers hasil temuan sidak digelar sehari kemudian, tepat berbarengan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
”Jadi sidak Ombudsman ke Lapas Kelas IIA Cibinong seperti reality show yang harus ditonton oleh publik agar mengalihkan atau menutupi kasus-kasus suap dan gratifikasi…” ujar Jajang dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026). Ia menilai publik tidak boleh terkecoh dan tetap harus mengawal proses hukum yang berjalan demi menjaga integritas lembaga anti-maladministrasi tersebut.
Di sisi lain, sidak yang dipimpin oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, awalnya sempat diwarnai ketegangan akibat penolakan dari petugas lapas saat hendak memasuki blok hunian meskipun telah menunjukkan surat tugas resmi.
Kendati demikian, penolakan tersebut justru membawa tim pada penemuan bangunan di luar blok sel yang menyerupai homestay dan rumah kluster. Fasilitas mewah tersebut dilaporkan dilengkapi dengan berbagai perabotan rumah tangga, mulai dari sofa, kulkas, televisi, hingga meja makan, yang mengindikasikan adanya perlakuan khusus bagi narapidana tertentu.
Menanggapi polemik ini, CBA mendesak agar pengawasan Ombudsman tidak berhenti pada sensasi pemberitaan sesaat. Jajang bahkan melayangkan tantangan terbuka agar Ombudsman membuktikan independensi dan konsistensinya dengan menyasar sektor-sektor pelayanan publik lain yang rentan praktik pungutan liar.
”Sidak dong ke Samsat-Samsat, lihat apakah masih ada calo untuk mengurus pajak kendaraan,” tegas Jajang.
Kasus ini menjadi momentum refleksi bagi publik bahwa kredibilitas lembaga pengawas tidak hanya diukur dari keberanian mereka membongkar pelanggaran di instansi luar, melainkan juga komitmen dalam menegakkan akuntabilitas dan transparansi di internal lembaganya sendiri.(Red).
