JAKARTA, Markaberita.com — Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, mempertanyakan dasar pencopotan tersebut yang kerap berlindung di balik alasan “hak prerogatif presiden”. Menurutnya, kewenangan tersebut tidak boleh dimaknai secara absolut tanpa mengindahkan etika dan aturan yang berlaku.
Dalam program Interupsi bertajuk Reshuffle Purbaya, Ada Apa? di iNews, Kamis (17/9/2026), Ichsanuddin menilai bahwa hak prerogatif pada hakikatnya adalah bentuk hak diskresi. Oleh karena itu, penggunaannya tetap terikat oleh batasan-batasan fundamental yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Kalau argumentasinya adalah hak prerogatif, pertanyaan besarnya: diundang baik-baik, tetapi dicopot tanpa etik,” ujar Ichsanuddin.
Ichsanuddin menegaskan bahwa sebagai bentuk diskresi, hak prerogatif presiden tunduk pada empat pilar utama dalam kehidupan bernegara:
Etika Publik: Nilai-nilai kepatutan dan etika yang hidup serta dipegang teguh oleh masyarakat.
Nilai Sosial: Norma dan prinsip moral yang berkembang di tengah publik.
Hukum yang Berlaku: Koridor perundang-undangan formal yang harus dipatuhi tanpa kecuali.
Regulasi dan Kebiasaan: Aturan turunan serta tradisi tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintahan yang beretika, lanjutnya, harus memastikan setiap kebijakan diskresi selaras dengan keempat elemen tersebut.
“Jadi, fine, itu prerogatif, itu hak diskresi, tetapi ada empat syarat yang harus dipenuhi. Kesuka-sukaan itu tidak boleh,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ichsanuddin juga mengaitkan dinamika ini dengan rekam jejak Purbaya saat mengungkap persoalan ekonomi strategis, termasuk pemaparan mengenai 40 perusahaan asal China yang menggunakan transaksi berbasis tunai (cash basis) di hadapan DPD.
Ia menduga ada benturan kepentingan besar dengan gurita mafia ekonomi di tanah air, mulai dari praktik underinvoicing, underpricing, hingga transfer pricing. Menurutnya, tantangan terbesar rezim saat ini adalah konsistensi dalam menegakkan disiplin hukum guna menjaga kredibilitas dan reputasi pemerintahan.
Melalui kritik ini, Ichsanuddin mengingatkan agar kekuasaan eksekutif tidak mencederai prinsip tata kelola yang bersih dengan menjadikan hak prerogatif sebagai tameng pembenaran atas keputusan yang mengabaikan aspek etika dan transparansi.(red).
