JAKARTA, Markaberita.com – Kondisi memprihatinkan menyelimuti warga di kawasan Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Lapangan Kobra yang seharusnya menjadi pusat aktivitas olahraga dan ruang publik bagi warga, kini justru terbengkalai dan berubah wujud menjadi genangan air permanen layaknya danau kecil.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar dalam keterangan nya Rabu (08/07/26). Politisi muda asal Fraksi Gerindra ini menilai, pembiaran yang dilakukan Pemprov DKI terhadap fasilitas tersebut adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga.
”Saya meminta Pemprov DKI segera turun tangan. Jangan sampai fasilitas olahraga warga dibiarkan menjadi ‘danau’ dan terbengkalai begitu saja. Ini bukan hanya soal lapangan, tapi soal ruang hidup masyarakat yang dirampas oleh kondisi yang tidak terurus,” tegas Anggi saat rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.
Status Lahan Bukan Alasan Klasik
Anggi menegaskan, alasan status lahan yang merupakan aset Pertamina tidak bisa lagi dijadikan tameng oleh Pemprov DKI untuk lepas tangan. Ia merujuk pada keberhasilan pembangunan jalan di kawasan tersebut pada tahun 2021 lalu, yang membuktikan bahwa komunikasi lintas instansi bisa membuahkan hasil.
”Tahun 2021 saja Pemprov bisa berkomunikasi dengan Pertamina untuk membangun jalan. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Jangan jadikan status lahan sebagai alasan untuk pasif. Ini soal political will atau kemauan pemerintah untuk hadir bagi warganya,” sentil Anggi.
Berdasarkan laporan warga, banjir yang melanda lapangan tersebut sudah berlangsung sejak 2017. Masalah semakin parah setelah adanya proyek peninggian jalan di RW 09 yang menyebabkan drainase tidak berfungsi, sehingga air hujan justru mengalir dan menggenang di area lapangan.
Sentil ‘Tanah Harapan’
Lebih jauh, Anggi menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang memberikan nama baru kawasan tersebut menjadi ‘Tanah Harapan’. Menurutnya, pergantian nama itu seharusnya dibarengi dengan komitmen nyata, bukan sekadar simbolis.
”Perubahan nama menjadi Tanah Harapan harus diikuti dengan kebijakan yang nyata. Harapan masyarakat itu sederhana, yakni lingkungan yang layak dan fasilitas publik yang berfungsi. Jangan sampai nama kawasan diubah, tapi realitasnya masyarakat tetap dibiarkan merana,” cetus anggota dewan dari Dapil II Jakarta Utara ini.
Ia mengingatkan Pemprov DKI agar tidak hanya datang ke Tanah Merah saat butuh suara di pemilu atau pilkada saja. Anggi menegaskan, warga Tanah Merah adalah bagian dari masyarakat Jakarta yang berhak atas pelayanan publik yang setara.
”Preseden membangun fasilitas di bawah jalan layang yang bukan aset Pemda saja bisa kita lakukan, kenapa di sini tidak? Pemerintah harus kreatif. Segera benahi lapangan ini, jangan hanya rapat-rapat saja tanpa eksekusi yang dirasakan warga,” pungkasnya.(red).
