JAKARTA, Markaberita.com – Di tengah himpitan krisis ekonomi yang kian mencekik dan menyempitnya lapangan pekerjaan, masyarakat kelas menengah ke bawah di Ibu Kota justru harus menelan pil pahit dari pemerintah daerahnya sendiri. Warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini dihantui oleh penyegelan unit dan ancaman pengusiran paksa akibat tunggakan biaya sewa.
Tindakan represif dari pihak pengelola ini memicu reaksi keras. Puluhan warga yang tak mampu membayar sewa akibat merosotnya pendapatan dilaporkan terus mendapat tekanan untuk segera mengosongkan hunian mereka.
Vernandes, perwakilan warga Rusun Pinus Elok Tower C, Penggilingan, Jakarta Timur, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penelantaran dan tindakan zholim dari pemerintah terhadap masyarakat yang sedang terpuruk.
”Kondisi ekonomi saat ini sangat sulit, pendapatan warga berkurang drastis. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur Pramono Anung, memberikan solusi terbaik. Bukan malah seenaknya menekan dan melakukan pengusiran paksa. Ini sama saja pemerintah telah menelantarkan dan zholim terhadap warganya sendiri,” tegas Vernandes dalam keterangannya, Sabtu (18/7).
Menurut Vernandes, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk hadir di tengah penderitaan rakyat. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang mengamanatkan negara untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang rentan dan sedang berada dalam kesulitan ekonomi.
”Kami ini masyarakat DKI Jakarta. Gubernur punya kewajiban untuk melindungi kami. Negara tidak boleh absen, apalagi justru menjadi pihak yang menambah penderitaan rakyat kecil di saat mereka sedang kesusahan,” imbuhnya.
Melihat arogansi dan minimnya empati dari pihak pengelola rusun, warga menyatakan tidak akan tinggal diam. Vernandes memberikan ultimatum tegas bahwa warga siap mengambil langkah eskalasi jika Pemprov DKI Jakarta tidak segera turun tangan.
”Jika pemerintah DKI Jakarta tidak segera bertindak mencari solusi kemanusiaan dan menghentikan pengusiran ini, kami warga rusun akan segera melakukan konsolidasi besar-besaran. Kami siap gempur dan duduki kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” pungkas Vernandes.(zr).
