JAKARTA, Markaberita.com — Kinerja Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat mendadak jadi sorotan tajam dan dinilai masuk kategori red flag. Alih-alih sibuk menyelesaikan berbagai persoalan warga yang masih menumpuk, sang wali kota justru kedapatan lebih rajin pamer aktivitas dan membangun pencitraan di media sosial.
Hal tersebut memicu Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) untuk melayangkan desakan keras kepada Gubernur DKI Jakarta agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat jika tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan.
Ketua Umum FPPJ, Endriansyah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap orientasi kepemimpinan di wilayah Jakarta Pusat saat ini. Menurutnya, jabatan publik sekelas kepala wilayah seharusnya diukur dari dampak nyata dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan dari seberapa sering tampil estetik di lini masa digital.
”Media sosial emang penting buat transparansi informasi publik. Tapi, media sosial tidak boleh jadi ukuran utama kesuksesan seorang pemimpin. Warga itu butuh solusi nyata di lapangan, bukan sekadar konten buat cari panggung,” tegas Endriansyah pada kamis (23/07/26).
FPPJ mencatat ada sederet PR krusial di Jakarta Pusat yang seolah terabaikan dan butuh penanganan sat-set. Mulai dari carut-marut kebersihan lingkungan, lemahnya pengawasan fasilitas umum, ketertiban kawasan yang masih amburadul, hingga lambatnya respons terhadap aduan masyarakat. Berbagai persoalan pelik ini dinilai jauh lebih penting untuk diselesaikan ketimbang sibuk merawat citra personal di dunia maya.
Sebagai perpanjangan tangan Gubernur DKI Jakarta di tingkat wilayah, performa Wali Kota dinilai sudah lampu kuning. FPPJ mendesak Pemprov DKI untuk bersikap tegas melakukan evaluasi objektif berdasarkan capaian pelayanan publik dan kepuasan warga. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan gaya kerja yang substansial, FPPJ meminta Gubernur agar tidak ragu mencopot Wali Kota Jakarta Pusat demi menjaga marwah birokrasi yang profesional.
”Jakarta butuh pemimpin yang beneran hadir di tengah masyarakat, kerja tuntas beresin masalah, bukan sekadar sibuk bikin konten. Kepemimpinan itu dibuktikan lewat hasil kerja nyata yang dirasakan langsung oleh warga, bukan sekadar <i>view</i> dan likes di medsos,” tutup Endriansyah.
Melalui sikap kritis ini, FPPJ menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Jakarta secara independen demi mewujudkan tata kelola kota yang responsif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.(red).
