DEMAK – Markaberita.com
Empat perangkat desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menerima sanksi administratif setelah diduga terlibat dalam aktivitas konsumsi minuman beralkohol di lingkungan kantor desa saat jam operasional pelayanan masyarakat. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah rekaman video yang memperlihatkan kejadian itu beredar luas di media sosial.
Peristiwa tersebut terjadi di salah satu kantor desa di Kecamatan Guntur. Dalam video yang beredar, tampak beberapa orang berada di dalam kantor desa sambil bernyanyi dan diduga mengonsumsi minuman keras ketika jam kerja masih berlangsung.
Munculnya rekaman tersebut memicu beragam respons dari masyarakat. Banyak warga menyayangkan tindakan yang dilakukan aparatur desa karena dinilai tidak mencerminkan sikap profesional sebagai pelayan publik yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat.
Menindaklanjuti kejadian itu, pemerintah desa bersama pihak terkait melakukan pemeriksaan internal terhadap para perangkat yang terlibat. Hasil evaluasi kemudian memutuskan pemberian Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada empat perangkat desa sebagai bentuk penegakan disiplin.
Pemerintah desa menilai tindakan tersebut telah mencoreng citra pelayanan publik dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu, langkah pembinaan dan pemberian sanksi dianggap perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain sanksi administratif, salah satu perangkat desa juga disebut berpotensi menerima tindakan disiplin tambahan berdasarkan hasil penilaian terhadap riwayat pelanggaran yang bersangkutan. Namun keputusan lebih lanjut masih menunggu proses administrasi dan evaluasi lanjutan.
Pihak pemerintah desa menegaskan bahwa seluruh aparatur wajib menjaga etika, integritas, serta profesionalisme selama menjalankan tugas. Kantor desa sebagai pusat pelayanan masyarakat harus digunakan sesuai fungsi dan tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas yang bertentangan dengan aturan.
Sejumlah tokoh masyarakat setempat juga meminta agar pengawasan terhadap aparatur desa diperketat. Mereka berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat desa untuk lebih menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pembinaan aparatur di tingkat desa. Selain kompetensi pelayanan, aspek kedisiplinan dan etika kerja dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Hingga kini, pemerintah desa terus melakukan langkah pembinaan terhadap perangkat yang terlibat. Sanksi yang dijatuhkan diharapkan menjadi efek jera sekaligus pengingat bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah institusi dan melayani masyarakat secara profesional.
RED
