JAKARTA, markaberita.com – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan ini muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Febri menilai, permintaan maaf yang kerap disampaikan pihak PLN setiap kali terjadi gangguan kelistrikan tidak lagi memadai dan tidak menjadi solusi konkret bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
”Setiap kali terjadi pemadaman, Darmawan Prasodjo selalu menyampaikan permohonan maaf. Mulai dari blackout di Sumatera hingga yang terjadi di Pulau Jawa saat ini. Seolah-olah dengan permohonan maaf, masalah tuntas begitu saja,” ujar Febri dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab manajemen terhadap pelanggan. Febri menegaskan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga melumpuhkan sektor ekonomi yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik.
”Permintaan maaf saja tidak cukup. Seharusnya ada langkah konkret, termasuk transparansi dalam menghitung dan mengganti kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik ini,” tegasnya.
Selain masalah teknis kelistrikan, GSBK juga menyoroti kondisi keuangan PLN yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mengacu pada data yang dihimpun dari Center for Budget Analysis (CBA), Febri membeberkan bahwa beban utang PLN terus menunjukkan tren kenaikan.
”Utang PLN pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp804,2 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp736,4 triliun. Tidak ada langkah efektif untuk menahan laju kenaikan utang ini. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tambah Febri.
Atas dasar rentetan persoalan tersebut, GSBK secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja manajemen PLN. GSBK mendesak Presiden agar mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari kursi Direktur Utama.
”Kami meminta Presiden Prabowo segera mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan membuka penyelidikan mendalam terhadap kondisi utang perusahaan yang terus membengkak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PLN (Persero) belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Sebelumnya, melalui kanal resmi, Darmawan Prasodjo telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan tim di lapangan terus berupaya melakukan pemulihan sistem agar pasokan listrik kembali normal.(Red)
