JAKARTA, Markaberita.com – Stabilitas nilai tukar Rupiah kembali diuji oleh dinamika global. Namun, di balik angka-angka statistik, terdapat persoalan mendasar yang lebih dalam dari sekadar fluktuasi pasar. Pengamat ekonomi senior, Ichsanuddin Noorsy, membedah fenomena ini melalui narasi kritis bertajuk “Realitas Pahit Kolonisasi Mental,” sebuah refleksi atas ketergantungan struktural dan kebijakan ekonomi nasional yang masih terjebak dalam paradigma asing.
Menurut Noorsy, kelemahan Rupiah saat ini merupakan dampak jangka panjang dari hilangnya kedaulatan moneter sejak tahun 1997. Ia menekankan bahwa tanpa kemandirian dalam berpikir dan bertindak secara ekonomi, Indonesia hanya akan menjadi “penerima hukum” (rule taker) di tengah percaturan ekonomi dunia.
Dalam perspektif yang edukatif pada selasa (12/05/26), Noorsy menjelaskan bahwa nilai tukar bukan hanya soal permintaan dan penawaran, tetapi soal posisi tawar sebuah bangsa. Indonesia saat ini dinilai berada dalam fase survival mode, di mana otoritas fiskal dan moneter memiliki ruang kebijakan yang sangat terbatas akibat “pagar” regulasi dan standar internasional yang belum tentu relevan dengan kebutuhan rakyat di akar rumput.
”Kita perlu menyadari bahwa ketergantungan pada impor energi dan bahan baku, serta tunduknya kebijakan kita pada suku bunga bank sentral asing, telah menjauhkan Rupiah dari potensi sejatinya sebagai alat tukar yang berdaulat,” ujar Noorsy.
Sebagai solusi progresif, Noorsy merumuskan lima penyebab utama yang harus segera dievaluasi demi masa depan ekonomi nasional:
- Kepatuhan Mutlak pada Sistem Barat: Adopsi tanpa filter terhadap konsensus ekonomi global yang sering kali mengabaikan kearifan dan kebutuhan lokal.
- Dikte Lembaga Multilateral: Keterikatan pada kebijakan dan regulasi yang diarahkan oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang membatasi fleksibilitas kedaulatan nasional.
- Ketergantungan pada Standarisasi Asing: Menggunakan penilaian lembaga pemeringkat internasional (seperti Moody’s atau S&P) sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan, padahal indikator tersebut lebih memihak pada kepentingan investor global.
- Pola Akuntabilitas yang Semu: Ukuran keberhasilan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan angka makro di atas kertas, bukan pada tingkat kemandirian produksi dan daya beli riil masyarakat.
- Prioritas pada Reputasi Global di Atas Ekonomi Rakyat: Otoritas cenderung lebih waspada terhadap sentimen pasar modal dunia daripada penderitaan ekonomi rakyat kecil akibat inflasi dan biaya hidup.
Noorsy menutup analisisnya dengan ajakan progresif bagi para pemimpin bangsa. Ia menegaskan bahwa intervensi pasar hanyalah bersifat sementara jika belenggu struktural tidak diputus.
“Ada jalan keluar bagi bangsa ini untuk terbebas dari kolonisasi mental. Kuncinya adalah keberanian untuk membangun sistem ekonomi yang berpusat pada kedaulatan rakyat, mengoptimalkan sumber daya alam secara mandiri, dan berani menetapkan standar kesuksesan kita sendiri.”Tutupnya.(Red/MB).
