JAKARTA, Markaberita.com — Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti lonjakan drastis anggaran proyek Lomba Kreasi Baris Berbaris (LKBB) dan Pengibaran Bendera dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tahun anggaran 2026. CBA menilai proyek yang biasa identik dengan keringat dan kedisiplinan anak sekolah ini telah berubah menjadi “proyek kelas kakap” yang rawan menjadi ajang bancakan anggaran.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan adanya anomali dalam skema draf pengadaan proyek tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
”Pada tahun 2025, proyek LKBB dan Pengibaran Bendera dipecah menjadi 14 paket proyek dengan total anggaran hanya sebesar Rp1,1 miliar. Namun pada tahun 2026, proyek ini disatukan menjadi satu paket tunggal dengan nilai yang melonjak fantastis menjadi Rp3,1 miliar,” ujar Jajang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/05/26).
Artinya, terjadi kenaikan anggaran yang sangat luar biasa mencapai Rp1,9 miliar dalam kurun waktu satu tahun. “Kenaikan yang cukup lumayan hanya untuk membuat barisan tegak dan bendera berkibar dengan gagah,” sindir Jajang.
Melihat angka yang menggunung tersebut, CBA melayangkan usulan satir namun menohok kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Sekjen Siti Fauziah. CBA mendesak agar peserta lomba kreasi baris-berbaris ini tidak lagi melibatkan anak sekolah, melainkan diisi langsung oleh para anggota MPR dan DPD RI.
Menurut Jajang, belum tentu para wakil rakyat mampu melakukan baris-berbaris dan upacara bendera dengan rapi, disiplin, dan penuh kekuatan fisik.
Beban Moral Anak Sekolah: Sangat tidak adil membebankan proyek bernilai miliaran ini kepada siswa sekolah yang polos demi formalitas serapan anggaran.
Ujian Kedisiplinan Pejabat: Sudah sepantasnya lapangan upacara diserahkan kepada para pemegang jabatan. Biarkan mereka yang berlatih keras di bawah terik matahari, berkeringat, dan belajar berdiri tegak dengan disiplin tinggi.
Menutup pernyataannya, CBA meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan anggaran Empat Pilar MPR RI ini.
”Dengan anggaran sedemikian besar, kita berharap BPK segera melakukan audit yang benar. Jangan sampai barisan yang terbentuk hanya rapi di lapangan, tetapi berantakan dan tidak ‘rapi’ dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangannya,” pungkas Jajang.(Red).
