JAKARTA, Markaberita.com – Langkah Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyambangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi (08/05/2026) menuai kritik tajam. Meski pihak KPK melalui juru bicara Budi Prasetyo berdalih kunjungan tersebut dilakukan dalam kerangka pencegahan dan kajian program, hal ini dianggap sebagai langkah formalitas yang kehilangan momentum.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi dalam perytaan tertulisnya Jum’at (08/05/26), memandang jengkel pertemuan tersebut. Menurutnya, kedatangan Gus Ipul ke KPK terkesan hanya ingin “membersihkan diri” di tengah sorotan publik terkait harga sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp700 ribu per pasang—harga yang dinilai setara dengan sepatu branded pabrikan ternama.
Uchok menegaskan bahwa narasi “pencegahan” yang diusung tidak lagi relevan karena dugaan pemborosan anggaran ini sudah terjadi sejak tahun lalu.
”Kalau tahun 2025 transaksinya sudah jalan dan selesai, buat apa lagi KPK bicara soal pencegahan sekarang? Itu namanya bukan mencegah, tapi menyapu debu setelah badai berlalu. Uangnya sudah cair, proyeknya kelar, masa baru sekarang mau dikaji,” sindir Uchok.
Berdasarkan catatan CBA, terdapat tren kenaikan harga yang tidak wajar pada proyek pengadaan sepatu bantuan sosial tersebut:
Tahun 2025: Anggaran sebesar Rp8 miliar untuk 16.005 pasang sepatu (rata-rata Rp500 ribu per pasang). Proyek ini telah selesai dan barang sudah dibagikan.
Tahun 2026: Anggaran membengkak menjadi Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang dengan harga yang semakin melonjak hingga Rp700 ribu per pasang.
Uchok menilai kegiatan koordinasi KPK ini cenderung sia-sia dan mubazir. Ia menyarankan agar KPK lebih progresif dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini dikabarkan sudah mulai melakukan penyelidikan serius dan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Kemensos.
”Berbeda dengan KPK yang seolah baru bangun tidur, Kejagung justru sudah benar-benar turun tangan. Masalah ini sudah menggunung sejak tahun lalu, jangan sampai kunjungan ini hanya menjadi ajang foto bersama atau sekadar pencitraan saja,” tegasnya.
Sebagai penutup, CBA mendesak agar kedua lembaga hukum tersebut fokus menelusuri aliran dana negara yang sudah keluar. Rakyat tidak membutuhkan drama “pencegahan” yang telat, melainkan transparansi mengapa bantuan sosial dalam bentuk sepatu bisa memiliki harga yang begitu mahal.
”Rakyat butuh kejelasan, ke mana perginya uang negara yang sudah terlanjur keluar tahun lalu. Jangan biarkan kasus ini menguap di balik kata pencegahan,” pungkas Uchok.(MB/Red).
