MARKABERITA.COM – Sebagai upaya memperkuat fondasi transportasi perkotaan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan skema penyesuaian tarif layanan TransJakarta. Langkah ini diambil guna menjawab tantangan besar dalam menyeimbangkan antara lonjakan eksponensial jumlah penumpang dengan kesehatan anggaran daerah, yang selama ini menanggung beban subsidi cukup signifikan demi mobilitas warga.
Keberhasilan TransJakarta dalam menghubungkan warga tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang 2025, angka pengguna meroket hingga menembus 414 juta penumpang per tahun, dengan cakupan layanan yang menyentuh 92,5% wilayah Jakarta. Namun, prestasi ini membawa konsekuensi pada pembengkakan subsidi Public Service Obligation (PSO) yang diperkirakan mencapai Rp4,8 triliun—mengonsumsi hampir 6% dari total APBD DKI Jakarta. Di titik inilah, reformasi tarif menjadi kunci agar APBD tetap memiliki ruang untuk mendanai sektor vital lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
Menanggapi wacana tersebut, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyatakan dukungan penuh atas rencana kenaikan tarif sebagai bentuk kontribusi publik terhadap keberlanjutan moda transportasi kesayangan warga Jakarta. Aktivis GPM, Andi Uban dalam siaran tertulisnya pada minggu (26/4), menekankan bahwa partisipasi masyarakat melalui tarif baru merupakan investasi untuk layanan yang lebih prima di masa depan.
”Kita tidak bisa membiarkan anggaran daerah terus terbebani secara tunggal. Penyesuaian tarif hingga maksimal Rp5.000 adalah angka tengah yang sangat manusiawi; tidak memberatkan kantong warga, namun memberi nafas segar bagi operasional TransJakarta agar lebih mandiri dan profesional,” ujar Andi Uban.
GPM menilai, transisi menuju tarif baru ini harus menjadi momentum bagi TransJakarta untuk melakukan revolusi kualitas. Andi menegaskan bahwa dukungan ini tidak bersifat cek kosong. Warga berhak menuntut integritas layanan yang lebih tinggi, terutama pada aspek ketepatan waktu armada dan keamanan di setiap halte hingga pelosok yang dijangkau oleh Mikrotrans.
”Kenaikan tarif ini harus berdampak langsung pada kemudahan akses. Kami mendorong perluasan rute Mikrotrans agar tidak ada lagi warga Jakarta yang merasa jauh dari jangkauan transportasi publik. Jika aksesibilitas meningkat, kemandirian fiskal daerah akan tercipta seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, GPM optimistis penyesuaian tarif ini akan membawa TransJakarta ke level baru sebagai penyedia layanan kelas dunia yang tidak hanya melayani secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas dan kesehatan finansial.(Red).
