Markaberita.Com, Jakarta – Ketegangan geopolitik di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat menjadi alarm keras bagi kedaulatan energi Indonesia. ReforMiner Institute menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi kerentanan serius akibat ketergantungan impor yang tinggi di tengah ketiadaan cadangan penyangga nasional.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengibaratkan kondisi ketahanan energi nasional saat ini seperti lampu lalu lintas yang sudah berwarna kuning. “Artinya hati-hati, jangan sampai menyentuh merah,” tegas Komaidi dalam wawancara di Prime Time INAnews TV, Rabu (22/4/2026).
Data menunjukkan adanya jurang lebar antara konsumsi dan produksi domestik. Saat ini, Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel minyak per hari, namun produksi dalam negeri hanya mampu menyuplai 600 ribu barel. Defisit 1 juta barel setiap harinya terpaksa dipenuhi melalui impor yang seluruhnya melewati titik transit Singapura.
Kondisi ini diperparah oleh ancaman penutupan Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi bagi 13% impor minyak mentah dan 20% impor BBM Indonesia.
”Jika jalur ini terganggu, kita harus mencari pasokan dari wilayah jauh seperti Texas, AS. Jarak tempuh dari Arab Saudi hanya 8–12 hari, sementara dari Amerika mencapai 45 hari. Padahal, cadangan operasional kita hanya cukup untuk 25 hari. Stok di dalam negeri akan habis sebelum kapal dari Amerika tiba,” jelas Komaidi.
Komaidi menyoroti fakta krusial bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan yang belum memiliki Strategic Petroleum Reserve (SPR) atau cadangan energi milik negara. Selama ini, cadangan 25 hari yang sering dirujuk hanyalah stok operasional milik badan usaha (seperti Pertamina, Shell, dan VIVO).
Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, serta negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, telah memiliki cadangan strategis yang mampu bertahan untuk tiga hingga enam bulan.
Lonjakan harga minyak mentah dari asumsi APBN sebesar $70 per barel menjadi aktual $90 per barel menciptakan lubang fiskal yang masif. Komaidi menghitung setiap kenaikan $1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun. Artinya, dengan selisih $20, terdapat beban tambahan sekitar Rp140 triliun hanya dari subsidi BBM dan LPG.
Sektor LPG juga berada di titik kritis, di mana 70% pasokan diimpor dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Dengan harga keekonomian Rp20.000/kg dan harga subsidi Rp4.250/kg, negara harus menanggung beban Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
ReforMiner Institute menyayangkan macetnya revisi UU Migas selama 14 tahun yang memicu ketidakpastian hukum bagi investor global. Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar monopsoni, di mana PLN menjadi pembeli tunggal.
”Jika PLN tidak bersedia membeli karena harga di atas biaya pokok mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan pasar lain,” tambah Komaidi.
Menghadapi potensi krisis, ReforMiner Institute mengusulkan tiga langkah mendesak diantaranya, Distribusi Beban Kerugian: Beban lonjakan harga tidak boleh hanya ditanggung APBN. Perlu adanya efisiensi margin dari badan usaha dan kesiapan masyarakat terhadap penyesuaian harga, Akselerasi Transportasi Listrik: Mendorong penggunaan transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota-kota satelit untuk menekan konsumsi BBM dan Pembangunan Transmisi Antar-Pulau: Mengatasi ketimpangan pasokan energi agar kelebihan daya di Jawa dapat disalurkan ke wilayah luar Jawa yang masih sering mengalami pemadaman.
”Konflik global ini harus menjadi ‘ember air dingin’ yang membangunkan kita. Indonesia punya potensi berdaulat di 2040, namun kita butuh kemauan politik yang kuat untuk bergegas melakukan perbaikan nyata hari ini,” tutup Komaidi.(Red).
