Markaberita.Com — Masalah sampah di Jakarta kembali jadi sorotan panas. Kali ini bukan sekadar soal tumpukan, tapi soal sistem yang dinilai belum pernah benar-benar dibereskan dari akarnya.
Terbaru, longsornya zona 4A di TPST Bantar Gebang membuat daya tampung sampah berkurang drastis.
Dampaknya langsung terasa: distribusi sampah dari ibu kota jadi tidak optimal.
Situasi ini mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sampah. Tapi, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengingatkan, langkah itu jangan hanya jadi formalitas.
“Pansus harus mendalami secara menyeluruh dari awal sampai kasus terbaru. Harus tuntas. Bukan cuma tas… tas… dan tas,” kata Amir saat berbincang dengan tim Markaberita.com di Jakarta, Jumat 24 April 2026.
Menurutnya, akar persoalan sampah Jakarta bukan hal baru. Dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, hingga alih fungsi lahan, semua berkontribusi pada krisis yang terus berulang.
Belum lagi persoalan lama yang belum selesai, mulai dari polemik pengelolaan TPST hingga proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter yang justru terseret dugaan korupsi.
Amir menegaskan, Pansus tidak boleh jadi “tameng”.
“Jangan sampai Pansus dipakai untuk menutupi dugaan korupsi proyek persampahan yang melibatkan pejabat maupun anggota DPRD,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kerja Pansus. Menurutnya, proses pengusutan hingga rekomendasi harus dibuka ke publik secara jelas dan tidak setengah-setengah.
“Pansus harus terbuka, gamblang. Apa yang ditemukan, siapa yang terlibat, bagaimana alurnya semua harus disampaikan ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Ia juga menilai, tanpa keterbukaan, kepercayaan publik akan sulit dibangun, dan persoalan sampah hanya akan berulang tanpa solusi nyata.
Selain itu, Amir menyoroti kasus hukum yang menyeret mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, yang dinilai belum menyentuh semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk pengelola teknis di lapangan.
Yang artinya kasus ini masih panjang atau justru malah membuka kotak Pandora dari carut-marutnya pengelolaan sampah.
Lebih jauh, ia menyebut penyelesaian masalah sampah tidak akan jalan tanpa keberanian membongkar persoalan lama, termasuk penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk proyek ITF.
Namun yang paling krusial, kata dia, adalah soal masa depan pengelolaan sampah itu sendiri.
“Pansus juga harus berani merekomendasikan lahan pengganti TPST Bantar Gebang. Ini penting, karena ada kebutuhan lain terhadap lahan tersebut,” ujarnya.
Dengan nada menyindir, Amir bahkan melempar usulan tak biasa.
“Kalau sulit cari lahan, ya manfaatkan saja lahan kosong di sekitar Balai Kota, DPRD, atau Monas,” katanya berseloroh.
Pernyataan itu seperti tamparan: bahwa krisis sampah Jakarta bukan lagi soal teknis, tapi soal keberanian dan kejujuran dalam mengambil keputusan besar.(Red).
