JAKARTA, MarkaBerita.com – Isu pemakzulan terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (Bogi), yang menguat sejak awal tahun 2026 nampaknya tertahan oleh satu faktor fundamental: stabilitas pangan. Di tengah kepungan krisis kepercayaan, tekanan ekonomi global, dan gejolak politik, ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi “katup pengaman” yang mencegah terjadinya ledakan sosial.
Dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (30/4/2026), Analis Politik dan Kebijakan Ekonomi, Dr. Ichsanuddin Noorsy, membedah situasi ini sebagai fenomena “Politik Perut” yang menjadi penyelamat rezim di tengah situasi ekonomi yang gelap.
Noorsy menyoroti bahwa aspirasi pemakzulan dan people power yang disuarakan sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh masyarakat seperti Ferry Amsari serta Saiful Muzani, membentur tembok kokoh konstitusi. UUD 2002 (hasil amandemen) membuat mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden melalui DPR, MK, hingga MPR menjadi sangat sulit ditembus selama tidak terbukti melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B.
Namun, Noorsy menekankan bahwa krisis kepercayaan ini berakar pada kedaulatan yang goyah, di mana politik luar negeri Indonesia dianggap terlalu condong ke Washington melalui Board of Peace (BoP)—sebuah langkah yang dinilai ahistoris dan melukai perasaan umat Islam.
Krisis 5F dan Ancaman Ekonomi
Dunia saat ini dikepung oleh krisis 5F (Financial, Food, Fuel, Frequency, dan Fashion). Noorsy memaparkan bahwa indikator internal Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan:
Financial: Nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Fuel: Harga BBM yang terus meroket.
Frequency: Media sosial yang kisruh dan ruang udara yang diizinkan untuk melintas pesawat militer AS.
Fashion: Memburuknya etika sosial dan hilangnya sikap saling percaya.
”Satu-satunya yang tersisa dan relatif terkendali hanyalah sektor pangan (food),” tegas Noorsy.
Menurut Noorsy, keberhasilan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 5 juta ton adalah faktor kunci yang meredam gejolak massa. Dengan stok yang diklaim mampu bertahan hingga 11 bulan ke depan, rakyat tidak merasa cemas akan ancaman kelaparan, meskipun dihadapkan pada fenomena El Nino Godzilla.
”Bogi diselamatkan oleh Amran melalui beras. Rakyat tidak cemas akan ketersediaan pangan, sehingga stabilitas politik relatif terjaga. Namun, ini adalah penyelamatan sektoral, belum tentu aman di sektor lain,” tulis Noorsy.
Meski CBP melimpah, Noorsy memberikan catatan kritis terhadap data pemerintah. Ia mempertanyakan apakah pertumbuhan PDB Pertanian sebesar 5,78% dirasakan oleh petani mikro. Faktanya, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan masih rendah (99,86), dan akses terhadap pangan sehat di Indonesia justru lebih mahal dibandingkan negara maju, yakni mencapai USD 4,75 per hari.
Di akhir pernyataannya, Ichsanuddin Noorsy memperingatkan bahwa “Politik Beras” memiliki batas. CBP yang melimpah tidak akan mampu menolong jika kepercayaan publik benar-benar runtuh.
”Harga kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Bogi harus membuktikan bahwa mereka menjalankan amanat UUD 1945 secara murni dan meningkatkan legitimasi publik. Jika tidak, sejarah akan memberikan buktinya sendiri—kekuasaan yang mengkhianati nilai perjuangan bangsa akan berakhir tragis,” pungkasnya.(MB/Red).
