MarkaBerita.com, JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transparansi terkait lonjakan drastis anggaran jasa pencucian pakaian (laundry) Gubernur Rudy Mas’ud. Pasalnya, pos anggaran yang semula dianggap rutin ini kini membengkak hingga menyentuh angka setengah miliar rupiah lebih, sebuah nilai yang dianggap tidak proporsional bagi kebutuhan operasional seorang pimpinan daerah.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan pihaknya, terdapat anomali signifikan dalam alokasi biaya pencucian pakaian dinas dan pribadi Gubernur. Pada tahun anggaran 2025, biaya tersebut masih berada di angka Rp202,94 juta, namun pada tahun 2026 melonjak drastis menjadi Rp575 juta.
”Ada selisih kenaikan sebesar Rp372,06 juta dalam kurun satu tahun. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang masuk akal terkait urgensi dari pembengkakan ini. Apakah ada penambahan volume kegiatan yang luar biasa, atau ada standar harga yang melampaui batas kewajaran?” ujar Uchok dalam rilis resminya, Rabu (29/4/2026).
Uchok menilai, kenaikan anggaran laundry yang mencapai 180 persen lebih ini sangat sulit diterima secara logika pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa uang yang dikelola dalam APBD berasal dari pajak rakyat yang semestinya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, bukan untuk gaya hidup pejabat.
”Jangan sampai muncul kesan bahwa gubernur enggan menggunakan kantong pribadinya untuk urusan yang sifatnya personal, lalu membebankannya pada kas daerah. Jika mencuci baju saja harus membebani anggaran ratusan juta, ini mencederai prinsip efisiensi birokrasi,” tegasnya.
Ia bahkan melontarkan sindiran tajam mengenai spesifikasi layanan laundry tersebut. “Apakah baju-baju tersebut memerlukan perlakuan khusus dengan teknologi tinggi? Ataukah frekuensi pergantian pakaian gubernur kini meningkat hingga puluhan kali sehari? Ini harus diklarifikasi,” tambah Uchok.
CBA menyayangkan alokasi ratusan juta rupiah tersebut menguap hanya untuk urusan cucian, padahal angka sebesar itu mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat kecil di Kalimantan Timur.
Menurut perhitungan CBA, dana kenaikan sebesar Rp372 juta tersebut setara dengan biaya pembangunan infrastruktur air bersih (sumur bor) di wilayah terpencil atau bantuan pangan bagi ratusan keluarga prasejahtera yang terdampak tekanan ekonomi.
Atas temuan tersebut, CBA meminta lembaga pengawas seperti BPK, Kejaksaan Agung, hingga KPK untuk tidak menutup mata terhadap hal-hal yang terkesan “remeh” namun menyerap anggaran besar secara tidak wajar.
”Kami berharap aparat penegak hukum dan auditor negara melakukan telaah mendalam. Jangan sampai tata kelola pemerintahan kita hanya fokus pada estetika penampilan pejabatnya, sementara substansi pelayanan publik dan penghematan anggaran justru terabaikan,” tutup Uchok.
Hingga saat ini, redaksi MarkaBerita.com masih berupaya menghubungi pihak Biro Umum Setda Provinsi Kaltim untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai rincian kenaikan anggaran jasa pencucian pakaian tersebut.(MB/Red)
