MARKABERITA.COM KARAWANG – Keluhan terhadap kualitas pelayanan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang kembali menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh pengalaman pahit seorang ahli waris nasabah berinisial RE yang mengaku kesulitan saat mengakses data informasi terkait pinjaman almarhum ayahnya, ES. RE mengungkapkan bahwa permintaan rincian pinjaman, mulai dari sisa kewajiban, perhitungan bunga, hingga histori pembayaran, tidak segera ditanggapi oleh pihak bank dan terkesan ditutup-tutupi. Mirisnya, data yang menjadi hak ahli waris tersebut dilaporkan baru diberikan setelah adanya konfirmasi dari pihak media.
Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), Andri, memberikan kritik tajam terhadap manajemen BJB Cabang Karawang. Ia mempertanyakan apakah hambatan birokrasi ini merupakan perilaku oknum semata atau mencerminkan lemahnya sistem manajemen di tingkat pimpinan cabang. Menurut Andri, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga merupakan perusahaan terbuka (Tbk), BJB wajib menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta profesionalisme dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, Andri menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap tuntas hanya dengan dipenuhinya kebutuhan data milik RE. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran pimpinan BJB Cabang Karawang, terutama oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Merujuk pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) April 2025, Gubernur Jawa Barat memegang posisi krusial sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan 36 persen, sehingga memiliki otoritas penuh untuk memastikan pelayanan perbankan daerah berjalan optimal dan transparan.
Andri menilai, buruknya pelayanan ini sangat kontradiktif dengan slogan “Tanda Mata Untuk Negeri” yang selama ini diusung BJB. Kejadian ini dianggap mencederai semangat pemerintah daerah yang tengah gencar mendorong kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, LMP Mada Jabar berencana mendesak Gubernur untuk meminta Direktur Utama BJB segera melakukan perombakan atau evaluasi terhadap manajemen cabang yang bersangkutan.
Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat LMP Mada Jabar akan menggelar forum audiensi dengan jajaran manajemen BJB Cabang Karawang. Agenda ini bertujuan untuk menelusuri akar permasalahan, apakah hambatan tersebut muncul karena sistem birokrasi yang sengaja dibuat berbelit atau adanya pengabaian terhadap regulasi perlindungan konsumen. LMP berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tercipta standar pelayanan yang lebih profesional dan humanis di Kabupaten Karawang. (rsk)
