MARKABERITA.COM, SAMPANG – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan Puskesmas Karang Penang, Kabupaten Sampang. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah ini menjadi sorotan tajam setelah kualitas bangunannya dinilai prematur mengalami kerusakan meski baru diresmikan hitungan hari.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan merupakan “pintu masuk” bagi penegak hukum untuk memeriksa seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek di bawah naungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang tersebut.
”Kami meminta KPK segera memanggil pihak terkait. Tidak masuk akal gedung yang baru diresmikan sudah rusak. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi ada aroma kelalaian atau dugaan praktik curang dalam penggunaan anggaran negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, Selasa (28/4).
Puskesmas ini diresmikan dengan penuh seremoni oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi, pada 15 April 2026. Namun, euforia tersebut segera berganti dengan keluhan warga setelah ditemukan berbagai cacat fisik pada bangunan:
- Ancaman Plafon Ambrol: Terlihat bercak air yang meluas pada plafon akibat rembesan, yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan material roboh dan melukai warga.
- Lantai Retak: Kualitas pengerjaan dipertanyakan setelah lantai di beberapa area mulai pecah, menunjukkan indikasi material yang tidak sesuai spesifikasi.
- Video Viral: Bukti kerusakan tersebut telah menyebar luas melalui rekaman video warga, memicu keresahan publik terkait keamanan fasilitas kesehatan tersebut. proyek ini didanai dengan pagu anggaran yang signifikan, yakni sebesar Rp7.640.931.600. Anggaran sebesar ini dinilai sangat kontras dengan kualitas bangunan yang kini terlihat seperti bangunan lama yang tidak terawat.
”Pagu Rp7,6 miliar itu uang rakyat. Sangat ironis jika fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman justru menjadi ancaman keselamatan bagi pasien hanya karena kualitas bangunan yang asal-asalan,” tegas Uchok.
CBA mendesak KPK dan instansi terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap kontraktor pelaksana serta pejabat pembuat komitmen (PPK) guna memastikan tidak ada kerugian negara yang menguap dalam proyek ini.(Red).
