Markaberita.com, Empat Lawang – Anggaran pengadaan karpet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, mendadak jadi buah bibir. Center for Budget Analysis (CBA) secara gamblang membedah alokasi dana sebesar Rp400 juta pada tahun anggaran 2026 yang dikucurkan Sekretariat Daerah (Setda) hanya untuk membeli karpet baru bagi sang kepala daerah.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai angka tersebut bukan sekadar angka biasa, melainkan cerminan hilangnya sensitivitas pejabat terhadap kondisi rakyatnya sendiri.
Dalam keterangannya pada Jumat (24/4/2026), Uchok memaparkan fakta mengejutkan mengenai besaran anggaran ini. Ia membandingkan bahwa kemewahan alas lantai Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, justru melampaui fasilitas pimpinan DPRD di tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagai perbandingan, rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel hanya mengalokasikan anggaran karpet sebesar Rp320 juta. Bahkan, jika anggaran karpet Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi digabungkan, totalnya baru menyentuh angka Rp400 juta. Hal ini berarti satu orang pimpinan tingkat provinsi “hanya” dijatah Rp200 juta, berbanding terbalik dengan satu unit anggaran karpet di Setda Empat Lawang yang langsung melesat di angka Rp400 juta.
“Pokoknya, Bupati Joncik Muhammad paling juara harga mahal dibandingkan harga karpet rumah pimpinan DPRD Provinsi,” tegas Uchok.
Kritik tajam CBA ini didasari oleh realitas sosial di Kabupaten Empat Lawang. Uchok menyayangkan sikap pemerintah daerah yang lebih memilih memanjakan kaki pejabat dengan permadani mahal, sementara banyak warga di pelosok desa yang masih harus berjalan di atas tanah berdebu dan melintasi jalan raya yang rusak parah.
Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti perbaikan gedung sekolah yang nyaris ambruk atau peningkatan fasilitas di Puskesmas yang selama ini kurang mendapat perhatian serius.
“Memang benar kata pepatah, makin tinggi pangkat, makin tebal karpetnya. Namun sayangnya, makin mewah alas kaki mereka, makin jauh pula jaraknya dari hati rakyat,” sindir Uchok dengan nada getir.
Tak ingin kasus ini menguap begitu saja, CBA mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan untuk segera melakukan langkah hukum. Ia meminta pihak kejaksaan menyelidiki aliran dana pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Langkah ini dianggap penting agar publik mengetahui secara transparan berapa harga sebenarnya dari karpet tersebut dan apakah ada potensi penggelembungan harga (mark-up) yang merugikan keuangan negara.
“Kejati Sumsel tolong segera selidiki agar rakyat bisa tahu nilai yang sebenarnya. Jangan biarkan uang rakyat habis hanya untuk kemewahan yang tidak berdampak pada kesejahteraan mereka,” tutup Uchok.(Red).
