Markaberita.com, Jakarta – Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, memberikan pernyataan tegas pada Jum’at (24/4). terkait urgensi penyesuaian tarif layanan Transjakarta. Mengacu pada dinamika pembahasan KUA-PPAS APBD DKI 2026, Faisal menilai kenaikan tarif menjadi Rp5.000 bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga keberlangsungan transportasi publik Jakarta.
Faisal mengungkapkan data krusial mengenai kondisi fiskal daerah. Total kebutuhan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) Transjakarta untuk tahun 2026 mencapai ±Rp5,2 triliun. Nilai ini diperlukan untuk menutup selisih antara tarif Rp3.500 yang dibayar warga dengan biaya operasional riil yang mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per penumpang.
Namun, dalam draf awal APBD 2026, Pemprov DKI Jakarta baru mengalokasikan ±Rp3,9 triliun.
”Alokasi Rp3.9 triliun itu hanya mencakup sekitar 75% dari total kebutuhan. Artinya, jika tarif tidak disesuaikan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai operasional hingga September 2026. Ada risiko besar layanan Transjakarta lumpuh atau dikurangi rutenya pada tiga bulan terakhir tahun 2026 jika tidak ada solusi pendanaan,” tegas Faisal.
Berdasarkan hasil pantauan rapat Banggar DPRD DKI, Faisal mencatat beberapa poin mendesak, diantaranya: Defisit Fiskal: APBD 2026 difokuskan pada penanganan banjir, kemacetan, dan program prioritas nasional (Asta Cita), Kesehatan Internal Perusahaan: Jika terus mengandalkan subsidi yang tidak penuh, Transjakarta terpaksa menggunakan kas internal yang seharusnya digunakan untuk ekspansi armada bus listrik dan Tarif lama Rp3.500 hanya menutup 14% biaya operasional. Usulan kenaikan ke Rp5.000 dinilai masih sangat terjangkau bagi masyarakat namun signifikan mengurangi beban APBD.
Meski terjadi penyesuaian, Faisal mengingatkan bahwa Transjakarta tetap merupakan “permata” transportasi publik nasional.
”Kita harus bangga, Transjakarta adalah transportasi terbaik nomor 2 di ASEAN dan nomor 17 di dunia. Kenaikan ke Rp5.000 tetap menjadikan kita yang termurah di ASEAN dibandingkan kota-kota besar lainnya. Ini adalah angka yang wajar demi menjaga prestasi dunia tersebut,” jelasnya.
FK REPNUS mendorong DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi untuk tetap mengedukasi masyarakat secara transparan mengenai kondisi anggaran ini.
”Masyarakat harus tahu bahwa kenaikan ini adalah upaya agar bus tetap jalan, rute tidak dikurangi, dan transformasi ke bus listrik tetap lanjut. Kami mendukung penuh langkah efisiensi melalui skema revenue lain seperti iklan dan naming rights, namun penyesuaian tarif adalah langkah paling instan untuk menyelamatkan operasional 12 bulan penuh di tahun 2026,” tutup Faisal.(Red).
