JAKARTA, MarkaBerita.com – Di tengah sorotan tajam publik terhadap krisis pengelolaan sampah di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memantik diskusi hangat lewat sebuah unggahan di media sosial. Foto lawas yang memperlihatkan dirinya bersama Menteri Lingkungan Hidup saat ini, Jumhur Hidayat, di atas mobil komando 12 tahun silam, kini ditafsirkan lebih dari sekadar nostalgia.
Unggahan ini muncul di saat Pemprov DKI Jakarta tengah diguncang isu hukum dan teknis persampahan yang krusial. Berikut adalah rangkuman dinamika yang tengah terjadi.
Bagi pengamat, unggahan foto tersebut seakan menegaskan bahwa Pramono Anung bukanlah sosok baru dalam kancah kekuasaan nasional. Jejaring politik yang kuat di tingkat pusat dianggap sebagai modal strategis untuk mensinkronkan kebijakan Jakarta dengan pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan janji Pramono sebelumnya bahwa penyelesaian masalah sampah Jakarta harus berjalan beriringan dengan visi nasional.
Di sisi lain, publik dikejutkan dengan kabar penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. Meski proses hukum masih berjalan, status kepegawaiannya sebagai ASN di lingkungan Pemprov DKI kini menjadi perdebatan hangat, menambah beban citra birokrasi di tengah upaya pembenahan lingkungan.
Kondisi TPST Bantargebang yang telah melampaui kapasitas (overload) kian mengkhawatirkan, terutama setelah insiden longsornya tumpukan sampah yang memakan korban jiwa. Merespons kompleksitas ini, DPRD DKI Jakarta resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sampah.
Pansus ini memiliki mandat berat untuk membongkar “Kotak Pandora” tata kelola sampah, yang meliputi:
- Evaluasi proyek Intermediary Treatment Facility (ITF) Sunter yang masih mangkrak.
- Peninjauan skema investasi pada proyek TPST.
- Audit implementasi regulasi pemilahan sampah langsung dari sumbernya.
Pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, mengingatkan agar Pansus Sampah bekerja secara transparan dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
”Harus tuntas dari hulu ke hilir. Jangan sampai Pansus ini hanya menjadi tameng atau formalitas simbolik tanpa hasil nyata,” tegas Amir.
Menurutnya, akar masalah sampah Jakarta terletak pada tekanan urbanisasi yang masif dan inkonsistensi tata kelola proyek dari tahun ke tahun. Jika masalah struktural ini tidak dibongkar hingga akarnya, maka krisis serupa akan terus berulang terlepas dari siapapun yang memimpin.
Langkah Pramono mengunggah kedekatannya dengan tokoh pusat mungkin memberikan rasa percaya diri politik, namun tantangan di lapangan tetaplah nyata. Publik kini menanti apakah kekuatan jejaring tersebut mampu dikonversi menjadi solusi konkret bagi gunungan sampah Jakarta yang kian menggunung.(Red).
