MARKABERITA.COM , JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) mengkritik keras alokasi anggaran pembuatan video di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2025. Kebijakan di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono ini dinilai tidak wajar dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan adanya ketimpangan harga yang sangat mencolok dalam pengadaan video di berbagai unit kerja KKP, yang berpotensi menjadi celah pemborosan uang negara.
Jajang menyoroti alokasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mengucurkan dana sebesar Rp2,4 miliar hanya untuk dua paket video terkait program “Kampung Nelayan Merah Putih”.
Rinciannya mencakup satu paket video podcast dan publikasi kinerja senilai Rp1,2 miliar, serta satu paket video company profile dan web series dengan nilai yang sama, yakni Rp1,2 miliar. Bahkan, CBA menemukan paket yang jauh lebih mahal di Biro Umum Setjen KKP yang mencapai Rp5,3 miliar hanya untuk satu paket video.
CBA menilai harga-harga tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pengadaan serupa di unit KKP lainnya yang jauh lebih efisien:
- Biro Umum Setjen KKP: Masih memiliki paket video dokumenter BHKLN yang lebih rasional, yakni total Rp3,4 miliar untuk 18 paket, atau rata-rata hanya Rp192,5 juta per paket.
- Ditjen Penataan Ruang Laut: Berhasil memproduksi paket Video Dokumenter Expose dengan biaya hanya Rp176,2 juta.
- Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut: Mencatatkan biaya paling efisien melalui video dokumenter swasembada garam dengan rata-rata hanya Rp100 juta per paket (total Rp800 juta untuk 8 paket).
Menurut Jajang, perbedaan harga yang sangat ekstrem ini menunjukkan tidak adanya standar harga yang jelas di tubuh KKP. Ia menuding penentuan harga dilakukan secara subjektif dan berisiko menguras pajak rakyat tanpa akuntabilitas yang jelas.
”Harganya tercipta sesuka-sukanya, yang penting bisa menguras habis uang pajak rakyat. Menteri Sakti Wahyu Trenggono seolah melawan arus efisiensi yang ditekankan Prabowo,” tegas Jajang.
Lebih lanjut, CBA mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk tidak tutup mata. Jajang menyayangkan belum adanya langkah penyelidikan terhadap kejanggalan anggaran ini dan meminta pihak berwenang untuk berani memeriksa tata kelola keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan demi melindungi keuangan negara.(Red).
