MARKABERITA.COM, JAKARTA – Rencana pengadaan kendaraan operasional untuk program Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menuai sorotan tajam. Center For Budget Analysis (CBA) menilai adanya indikasi penggelembungan harga (mark-up) yang tidak wajar dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa melalui Sekretariat Jenderal Kemensos, pemerintah berencana memborong 212 unit kendaraan operasional dengan total anggaran mencapai Rp74 miliar. Berdasarkan analisis CBA, harga satu unit kendaraan tersebut dipatok sebesar Rp350 juta.
Uchok menilai angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan pada tahun 2025. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu, harga per unit kendaraan serupa hanya dipatok sebesar Rp301,5 juta. Artinya, terdapat selisih kenaikan harga mencapai Rp48,5 juta per unit dalam kurun waktu satu tahun.
”Ada lonjakan harga yang cukup tajam dan tidak wajar. Kenaikan sebesar Rp48,5 juta per unit ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik agar tidak menjadi bola liar,” tegas Uchok dalam keterangan persnya, Minggu (26/4/26).
Berdasarkan catatan CBA, pada tahun anggaran 2025, Kemensos telah mengalokasikan Rp31.856.100.000 untuk pengadaan kendaraan. Dana tersebut digunakan untuk membeli 100 unit kendaraan operasional Sekolah Rakyat, serta tiga unit kendaraan fungsional untuk Satgas Kantor Pusat dengan harga per unit mencapai Rp568,7 juta.
Melihat tren kenaikan yang dianggap tidak berdasar pada rencana anggaran 2026, CBA meminta KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan mendalam.
Uchok mempertanyakan apakah lonjakan harga tersebut disebabkan oleh mekanisme pasar atau ada faktor luar lainnya. Ia khawatir anggaran negara yang seharusnya difokuskan pada pelayanan publik justru terbuang untuk kepentingan lain.
”Lonjakan harga yang tidak wajar ini sangat mengandung dugaan adanya penambahan harga yang tidak berdasar. Harus dibuktikan, apakah kenaikan ini karena harga pasar atau ada kaitan dengan momentum politik tertentu,” lanjutnya.
CBA juga mengkritik urgensi pengadaan ini. Di tengah kebutuhan masyarakat akan bantuan sosial yang nyata, pengadaan ratusan kendaraan dinilai berisiko menjadi pemborosan jika tidak diimbangi dengan manfaat yang sebanding bagi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
”Bagi masyarakat awam, angka-angka ini terasa seperti ironi yang menyakitkan. Jangan sampai program pendidikan justru dijadikan alat untuk menguras APBN melalui proyek operasional yang tidak proporsional,” pungkas Uchok.(Red).
