Markaberita.id, Jakarta – Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di Kalimantan Timur berakhir ricuh pada Selasa (21/04) malam. Ribuan massa yang memadati depan Kantor Gubernur Kaltim menyuarakan kemarahan atas apa yang mereka sebut sebagai “politik anggaran tanpa empati.”
Aksi ini dipicu oleh sederet kebijakan anggaran kontroversial di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Di saat masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak parah, pemerintah provinsi justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk fasilitas pejabat diantaranya Mobil Dinas Rp8,5 Miliar: Pengadaan kendaraan mewah yang bahkan sempat memicu sorotan tajam dari Presiden Prabowo, Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar: Anggaran renovasi hunian gubernur dan wakilnya yang tetap dikritik meski Pemprov berdalih angka tersebut adalah nilai akumulasi, Interior Ruang Kerja Rp8,2 Miliar: Ironisnya, massa berdemonstrasi tepat di luar barikade kawat berduri yang melindungi ruang kerja gubernur yang baru saja ditata ulang dengan biaya miliaran rupiah.
Menanggapi kericuhan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan akan mengevaluasi kinerja pemerintahannya. Namun, bagi para demonstran, janji tersebut dinilai terlambat dan hambar. Massa membawa tiga tuntutan fundamental diantaranya Evaluasi Total kebijakan anggaran yang tidak pro-rakyat, Pembersihan Praktik KKN di lingkungan Pemprov Kaltim dan Desakan kepada DPRD untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak menjadi “stempel” kebijakan eksekutif.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa apa yang terjadi di Samarinda adalah bom waktu dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Jika pejabat lebih mengutamakan kenyamanan pribadi dan kelompok di atas kebutuhan dasar publik, aksi serupa diprediksi akan menjalar ke daerah-daerah lain.
“Yang menyakiti kita bukan kawat duri ini, tapi kebijakan-kebijakan yang tidak adil,” ujar salah satu koordinator aksi dalam orasinya pada selasa (21/4).
Rilis ini menekankan bahwa tuntutan masyarakat Kaltim bukan sekadar angka, melainkan rasa keadilan. Publik kini menunggu langkah nyata dari Rudy Mas’ud: apakah evaluasi yang dijanjikan akan mengubah struktur anggaran, atau sekadar menjadi peredam sementara di tengah panasnya tensi politik daerah.(Red).
