Senjakala Legitimasi Global: Membedah Anatomi Kerapuhan Tatanan Dunia Abad ke-21

Internasional, Tokoh415 Dilihat

MARKABERITA.ID | Jakarta, 7 Februari 2026 – Di tengah suasana diskusi yang hangat namun tajam di Tebb-Six Coffee, Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026), pakar ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy bersama MA Pranoto membedah anatomi sistem global materialis yang kian rapuh dan menjelang runtuh. Obrolan bertajuk “Sistem Global Abad ke-21: Yang Rentan dan Yang Bertahan” ini menjadi panggung kritik keras terhadap narasi _rule-based order_ yang dinilai telah berubah menjadi instrumen penindasan sistematik struktural.

​Anatomi Hegemoni: Aturan yang Tebang Pilih

​Dalam dialog informal itu, Noorsy dan Arif menegaskan bahwa sistem global pasca-Perang Dingin kini berada di titik nadir legitimasi moral dan kultural. Ini ditandai dengan sikap _multiple suitable standard_ terhadap kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan Israel dan didukung penuh AS.

​”Kita sedang menyaksikan kontradiksi yang menyakitkan. Di satu sisi ada klaim demokrasi dan perdamaian. Namun di sisi lain kita melihat arsitektur hegemoni berbasis kekuatan memosisikan diri sebagai pembuat, penafsir, sekaligus penegak aturan, dan memaksa ditegakkan” ujar Noorsy.

Baca Juga  Spanyol Juara Euro 2024! Drama Dua Gol Antar La Furia Roja Taklukkan Inggris 2-1

​Mereka membandingkan posisi Presiden AS ke-33 Harry Truman yang membangun dunia dengan modal kepercayaan pasca-Perang Dunia II, dengan kondisi kepemimpinan global saat ini. Fakta saat ini menurutnya mulai meluruh secara ekonomi. Tapi tetap dipaksakan. Ini karena dominasi sistem global dan kekuatan militer serta pengendalian finansial berada di satu negara.

​Infiltrasi Senyap dan Kolonialisme Digital

​Noorsy menyoroti bagaimana negara-negara seperti Indonesia tidak lagi diinvasi dengan mesiu, melainkan melalui kebijakan ekonomi-keuangan dan standarisasi bertameng global.

1. ​Senjata Regulasi: Intervensi melalui perjanjian pinjaman luar negeri dan standarisasi ekonomi keuangan seperti pasar modal menjadi alat kontrol efektif untuk membuat negara berkembang tetap berada dalam posisi subordinat. Posisi negara rentan kedaulatan tak terhindarkan.

2. ​Military-Financial Industrial Complex: Noorsy memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana industri senjata dan kekuatan keuangan global kini menyatu dengan kemajuan teknologi (digitilasi, IOT, AI dan robotisasi) untuk menciptakan _global human control_. Sementara kebijakan finansialisasi berkesinambungan.

Baca Juga  Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina

3. Deindustrialisasi: Fenomena pandemi dan krisis energi disebut sebagai sarana untuk meraup keuntungan bagi segelintir korporasi IT dan farmasi. Sementara negara pinggiran dipaksa menjadi budak data dalam bentuk kolonialisme digital. Terhamparlah interaksi budak digital dan media sosial.

​Indonesia: Menjadi Subjek atau Sekadar ‘Sapi Perah’?

​Diskusi di Jakarta Selatan ini juga menjadi alarm bagi elit nasional. Noorsy menyayangkan mentalitas “pemburu rente” yang menjangkiti elit lokal, yang justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan asing melalui doktrin-doktrin terselubung.

​”Indonesia memiliki posisi silang strategis, namun seringkali diterima penuh ‘kepasrahan’ oleh elitnya. Kita harus waspada terhadap jejaring ‘tamu tak diundang’—infiltrasi yang bekerja di luar struktur formal untuk memastikan Indonesia tetap hanya menjadi pasar dan pemasok bahan mentah,” tegas Arif menimpali.

​Harapan pada Multipolaritas yang Waras

​Terkait munculnya kekuatan baru seperti BRICS Plus, Noorsy memberikan catatan kritis: Multipolaritas tidak otomatis berarti keadilan. Jika ia hanya memindahkan pusat kekuasaan tanpa mengubah logika eksploitasi, dunia hanya akan terjebak dalam Thucydides Trap. Yakni konflik besar sebagai mekanisme reset kekuasaan.

Baca Juga  Polri Pamerkan Lukisan Para Penyandang Disabiltas di Bandara Soetta, Ketum PPDI Berikan Apresiasi

​Tebb-Six Coffee, Jakarta Selatan menjadi saksi lahirnya kesimpulan bahwa dunia kini tidak sekadar membutuhkan kekuatan baru, melainkan sistem yang waras, adil, dan amanah. Peradaban tidak akan bertahan hanya dengan teknologi tinggi, melainkan dengan kembalinya kepercayaan dan modal sosial yang berbasis pada nilai-nilai kebenaran hakiki.

Negara yang mengemis modal, tergantung pada teknologi asing, doyan belanja alutsista militer dan kamtib pasti diinvasi, terintervensi, terinfiltrasi, diinterferensi, diindoktrinasi, diintimidasi, dan akhirnya instability (tidak stabil). Inilah kerentanan yang dirawat. Sementara yang merawat selalu membangun ketahanan. Jelas, perang non militer akan terus berlanjut.

Obrolan rutin ini memberikan perspektif alternatif bagi masyarakat dalam membaca arah geopolitik dan ekonomi Indonesia di tengah persaingan adidaya yang kian memanas menuju tahun 2030-2040.(Red).