MARKABERITA.ID | Jakarta 13 Feberuari 2026 – Mengulas satu tahun perjalanan kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan prinsip keadilan dalam akses belajar. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “1 Tahun Pramono–Doel: Aspek Pendidikan dalam Perspektif Mahasiswa” yang diinisiasi oleh Mahasiswa Muda Transparansi (MMT).
Diskusi yang berlangsung di Aula PGRI Kampus A Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Jakarta Selatan, Jumat (13/2), menjadi panggung evaluasi sekaligus penyelarasan visi antara pemerintah daerah dan elemen mahasiswa terkait masa depan pendidikan di Ibu Kota.
Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Alim Muqodas dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta memaparkan bahwa selama satu tahun terakhir, seluruh kebijakan pendidikan telah dikalibrasi untuk mengikuti orientasi Gubernur yang menginginkan pendidikan tanpa sekat.
Ia menekankan bahwa proses transformasi pendidikan di Jakarta saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada standarisasi mutu di seluruh wilayah.
“Proses pendidikan di DKI Jakarta dalam satu tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur telah berjalan sesuai relnya. Fokus utama kami adalah mengusahakan pemerataan secara masif dan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang agar standar di pusat kota dan wilayah pinggiran tidak lagi memiliki kesenjangan yang kontras,” ujar Alim Muqodas di hadapan peserta diskusi.
Pihak Dinas Pendidikan juga menyambut baik kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bahan refleksi tahunan. Alim menambahkan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada seberapa efektif kebijakan tersebut menjawab tantangan di lapangan.
“Kami memandang bahwa proses pendidikan ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan evaluasi terus-menerus. Orientasi kami jelas: memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan haknya untuk belajar di lingkungan yang berkualitas. Kami hadir di sini untuk memastikan aspirasi mahasiswa menjadi bagian dari perbaikan tersebut,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Desie Christhyana Sari, S.E., M.Kom. (Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta) dan pengamat kebijakan publik Zulfikar Malikar. Kehadiran berbagai elemen ini memperkuat sinergi bahwa pendidikan Jakarta harus dikelola secara kolaboratif.
Ketua MMT, Abid Zahid Fadhillah, menyatakan bahwa kehadiran Dinas Pendidikan dalam forum ini menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam menerima perspektif mahasiswa.
“Kami berharap komitmen pemerataan yang disampaikan Dinas Pendidikan hari ini benar-benar terasa dampaknya hingga ke akar rumput. Mahasiswa akan terus mengawal agar janji peningkatan kualitas ini tidak berhenti pada narasi, tapi menjadi aksi nyata,” tegas Abid.
Diskusi publik ini diakhiri dengan harapan agar momentum satu tahun Pramono-Doel menjadi pijakan untuk melahirkan kebijakan pendidikan yang lebih progresif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan zaman, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pembelajar.(Red).
