MARKABERITA ID | Jakarta, 4 Februari 2026 – Di balik megahnya angka-angka statistik ekonomi dan riuhnya pesta politik nasional, terselip sebuah tragedi kemanusiaan yang menjadi nisan bagi keadilan sosial di Indonesia: seorang anak sekolah mengakhiri hidupnya karena himpitan ekonomi dan ketidakmampuan membeli buku. Pakar ekonomi-politik, Ichsanuddin Noorsy, menyebut peristiwa memilukan ini bukan sekadar musibah individu, melainkan manifestasi nyata dari “Kelumpuhan Sistem Nasional”.
Pendidikan: Antara Mandat Konstitusi dan Komersialisasi Berdarah
Noorsy memberikan analisis tajam bahwa sistem pendidikan Indonesia sedang mengalami “pembusukan” dari dalam. Ketika biaya sekolah dan perlengkapan dasar menjadi beban yang mampu memicu tindakan bunuh diri pada anak, maka fungsi negara sebagai pelindung rakyat telah gagal total.
”Negara bangga dengan anggaran pendidikan 20 persen, tapi di lapangan, pendidikan dikelola layaknya komoditas bisnis. Hasilnya? Pendidikan yang mencerdaskan hanya milik mereka yang mampu, sementara yang miskin harus membayar dengan nyawa,” tegas Noorsy dalam diskusi di kanal Rasil TV. Ia menambahkan bahwa pendidikan seharusnya menjadi “hudalinnas” (petunjuk bagi manusia) yang inklusif, bukan sektor komersial yang eksklusif.
Paradoks Nasional: Elit Menjaga Saham, Rakyat Menjemput Maut
Secara edukatif, Noorsy membedah kontradiksi kebijakan yang terjadi saat ini. Ia menyoroti bagaimana otoritas keuangan sibuk melakukan intervensi untuk menyelamatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan menjaga kepercayaan investor asing, sementara kedaulatan rakyat di sektor riil—seperti stabilitas harga pangan dan biaya pendidikan—dibiarkan rapuh.
”Ini adalah kelumpuhan sistem yang sistemik. Kita sanggup melakukan operasi finansial untuk menjaga moral pasar modal, namun kita abai menjaga moral dan mentalitas anak bangsa yang hancur karena kemiskinan,” ujarnya.
Empat Diagnosa Kelumpuhan Bangsa
Menurut Noorsy, tragedi kemanusiaan ini adalah alarm terakhir bagi empat keruntuhan pilar bangsa:
Luruhnya Moral: Hilangnya empati pemimpin yang lebih mementingkan citra daripada jeritan perut rakyat.
Kerapuhan Mental: Tekanan hidup menciptakan “industri ketakutan” yang merusak daya tahan psikologis generasi muda.
Kemunduran Intelektual: Standar kecerdasan didikti oleh standarisasi global yang mengabaikan kearifan dan kebutuhan lokal.
Kebusukan Kultural: Modal sosial gotong royong digantikan oleh individualisme ekstrim akibat sistem pasar bebas.
Kembali ke Hulu: Seruan Pemulihan Konstitusi
Noorsy menutup narasinya dengan peringatan edukatif bagi para elit negeri. Ia menegaskan bahwa mengganti wajah pemimpin tidak akan menyelesaikan masalah selama “hulu” sistem—yakni Konstitusi—masih terjebak dalam semangat liberalisme yang menjauh dari UUD 1945 naskah asli.
”Jangan hanya memperbaiki hilir ketika air di hulu sudah keruh. Kelumpuhan sistem nasional ini hanya bisa disembuhkan dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, memastikan pendidikan gratis dan berkualitas, serta menghentikan praktik negara berbisnis dengan rakyatnya sendiri,” tutupnya.(Red).
