MARKABERITA.ID | Editorial 22 Februari 2026 – Memasuki satu tahun kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel), warga Jakarta masih menanti pembuktian nyata dari deretan janji kampanye yang megah. Di tengah ambisi membawa Jakarta menjadi “Kota Global”, kita perlu memberikan pengingat tajam: Jakarta tidak boleh tumbuh menjadi kota yang “terjajah” oleh standar Barat yang mengabaikan kedaulatan sosiologis warganya.
Pram-Doel pernah menjanjikan Jakarta yang mampu bersaing di kancah internasional. Namun, kita harus tegas: Jakarta harus membangun standarisasi globalnya sendiri.
Kita perlu memilah dengan bijak; mana aspek teknis yang dapat diseragamkan demi konektivitas dunia, dan mana yang harus tetap beragam sesuai lokalitas kita. Jika Jakarta hanya mengekor model Barat tanpa filter, kita sejatinya sedang menggali lubang penjajahan baru. Jakarta butuh sistem yang lahir dari kebutuhan rakyat, bukan sekadar “kosmetik” digital agar terlihat modern di mata vendor asing namun rapuh secara kedaulatan.
Birokrasi dan Tata Ruang: Masalah Kronis yang Tak Berubah
Salah satu janji utama Pram-Doel adalah reformasi birokrasi dan penyelesaian masalah tata ruang. Namun, realitanya kultur layanan birokrasi yang amat sangat buruk masih menjadi keluhan utama warga. Digitalisasi layanan publik hanya akan menjadi “otomatisasi kerumitan” jika mentalitas pelayannya masih feodal dan jauh dari semangat melayani.
Begitu pula dengan tata ruang. Sebagai hajat hidup orang banyak, tata ruang Jakarta yang semrawut tak akan berubah jika kebijakan hanya berpihak pada kepentingan elit. Menata Jakarta bukan hanya soal mempercantik pusat kota, tapi soal menjamin hak warga pinggiran atas ruang hidup yang layak, akses air bersih, dan transportasi publik yang memanusiakan.
CCTV: Janji Keamanan atau Industri Ketakutan?
Pram-Doel menjanjikan penguatan sistem keamanan melalui ribuan CCTV di setiap RW. Kita harus mengawal janji ini agar tidak berubah menjadi instrumen “Industrialisasi Ketakutan”.
CCTV harus murni menjadi sarana Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), bukan alat bagi elit global untuk mendiktekan kontrol populasi melalui narasi krisis kesehatan atau ekonomi yang diseragamkan. Kita menolak jika teknologi ini digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga untuk berkumpul hanya karena pemerintah tunduk pada sistem sentralisasi keputusan dari otoritas non-elektoral yang bersembunyi di balik wajah intelektual namun abai pada moralitas demokrasi.
Kedaulatan Data: Memagari Jakarta
Janji digitalisasi Jakarta harus dibarengi dengan perlindungan data yang ketat. Saat ketergantungan pada infrastruktur asing masih tinggi, data perilaku warga Jakarta rawan dikendalikan dan dimanfaatkan pihak luar. Membangun kedaulatan data adalah benteng terakhir pertahanan kota agar Jakarta tidak didikte oleh kepentingan global yang merugikan di masa depan.
Kesimpulan: Menagih Marwah Jakarta
Satu tahun adalah waktu yang cukup bagi warga untuk mulai merasakan dampak nyata dari kebijakan. Jakarta tidak butuh pemimpin yang hanya sekadar menjadi “manajer agenda global”. Kita menagih keberanian Pram-Doel untuk berdiri tegak dengan standar sendiri, membongkar birokrasi yang busuk, dan memastikan bahwa setiap janji teknologi adalah untuk memuliakan manusia—bukan untuk mengendalikan apalagi mengintimidasi mereka.
Jakarta harus tetap menjadi milik warga, bukan tumbal di meja elit global.(Red).
