MARKABERITA.ID | Jakarta, 15 Februari 2026 – Di tengah gencarnya publikasi pencapaian ekonomi, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Infografis terbaru manajemen mengklaim bahwa setiap Rp1 triliun subsidi (PSO) yang dialokasikan negara mampu melipatgandakan output ekonomi nasional hingga Rp3,2 triliun. Namun, di balik angka optimistis tersebut, serangkaian insiden fatal di awal tahun 2026 menjadi alarm keras bahwa aspek keselamatan dan inklusivitas warga kini sedang dipertaruhkan.
Pada Kamis siang (12/2/2026), sebuah insiden fatal terjadi di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Seorang pejalan kaki berinisial S (27) dilaporkan meninggal dunia di tempat setelah terlindas roda belakang bus Transjakarta di area pemberhentian bus Taman DDN.
Meskipun pihak manajemen melalui Kepala Departemen Humas dan CSR, Ayu Wardhani, telah menyampaikan permohonan maaf dan komitmen kerja sama dengan kepolisian, insiden ini menyisakan pertanyaan besar:
Bagaimana sistem transportasi yang mengklaim mampu menghemat biaya kesehatan masyarakat hingga Rp3,79 triliun justru gagal melindungi nyawa warga di titik pemberhentiannya sendiri?
Tragedi di Pondok Labu bukanlah peringatan pertama tahun ini. Sebulan sebelumnya, pada Minggu (11/1/2026), seorang penyandang disabilitas tunanetra mengalami kecelakaan di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Meski dikategorikan sebagai “kecelakaan kecil”, peristiwa ini menyingkap tabir gelap mengenai aksesibilitas fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah dan aman bagi kelompok rentan.
Dua kejadian beruntun dalam waktu singkat ini menunjukkan adanya kesenjangan lebar antara narasi “Investasi untuk Bangsa” dengan realitas keamanan di lapangan.
Investasi triliunan rupiah tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau efisiensi waktu, melainkan dari standar keselamatan tanpa celah (zero accident). Kami mencatat tiga poin krusial yang harus segera dibenahi:
- Audit Total Standar Operasional (SOP): Insiden roda belakang mengindikasikan perlunya audit mendalam terhadap mitigasi blind spot pada armada bus serta peningkatan pelatihan kewaspadaan bagi pengemudi di area padat aktivitas.
- Evaluasi Infrastruktur Inklusif: Kecelakaan di Bulungan membuktikan bahwa infrastruktur pendukung (seperti guiding block dan area tunggu) memerlukan pemeriksaan teknis berkala agar tidak menjadi jebakan bagi warga disabilitas.
- Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Permohonan maaf normatif tidak lagi cukup. Transjakarta harus memaparkan hasil investigasi internal secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas subsidi triliunan yang berasal dari pajak rakyat.
”Investasi untuk Bangsa” yang sesungguhnya bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas infografis, melainkan rasa aman bagi setiap pejalan kaki, penyandang disabilitas, dan seluruh pengguna jalan. Jangan biarkan nyawa warga hanya menjadi catatan kaki di dalam laporan tahunan perusahaan.(Red).
