Markaberita.id | Jakarta, 13 Januari 2026 – Pelaksanaan Milestone Meeting Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta yang digelar pada 9 Januari 2026 di Candi Bentar, Ancol memicu gelombang kritik publik. Agenda yang diklaim sebagai evaluasi kinerja strategis tersebut dituding hanya menjadi “ritual birokrasi” untuk membangun citra positif di mata atasan, alih-alih memberikan solusi konkret bagi krisis air dan banjir di Jakarta.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang gencar didorong pemerintah pusat dan daerah, pilihan lokasi rapat di gedung pertemuan mewah menjadi sorotan tajam. Publik menilai Dinas SDA lebih memprioritaskan seremoni ketimbang menunjukkan empati terhadap warga.
Seharusnya, Milestone Meeting berfungsi sebagai instrumen untuk:
- Menilai capaian target secara objektif.
- Mengidentifikasi kendala teknis di lapangan.
- Merumuskan langkah konkret penanganan bencana.
Namun, efektivitas evaluasi tersebut dipertanyakan karena dilakukan jauh dari realitas lapangan. Banyak pihak menyarankan agar rapat dilakukan di fasilitas milik Pemda atau langsung di wilayah rawan banjir agar para pemangku kebijakan dapat melihat langsung urgensi persoalan yang ada.
Hanya berselang tiga hari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada Senin, 12 Januari 2026, Jakarta kembali dikepung banjir. Permukiman warga tergenang, akses jalan utama lumpuh, dan aktivitas ekonomi terganggu. Fenomena ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa laporan kerja yang rapi dan rapat yang mahal tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Ketua Umum Mahasiswa Muda Transparansi, Abid Zahid Fadillah, memberikan pernyataan tegas terkait fenomena ini. Menurutnya, pola komunikasi birokrasi yang hanya mengejar “penyerapan anggaran” harus segera dihentikan.
”Kami melihat adanya diskoneksi yang fatal antara agenda birokrasi dengan penderitaan rakyat. Milestone Meeting tersebut tak lebih dari sekadar kosmetik administratif agar terlihat bekerja di depan atasan. Sementara itu, warga Jakarta harus kembali berjibaku dengan lumpur dan air,” tegas Abid Zahid Fadillah.
Ia menambahkan, “Transparansi bukan hanya soal melaporkan anggaran yang habis, tapi soal efektivitas penggunaan uang rakyat. Jika rapat mewah di Ancol hanya menghasilkan banjir di hari Senin, maka patut dipertanyakan apa yang sebenarnya mereka diskusikan di sana? Jangan sampai anggaran rakyat habis hanya untuk membiayai rapat yang hasilnya nihil.”
Publik menilai bahwa selama rapat-rapat koordinasi hanya dijadikan alat untuk “tampak bekerja” demi kepuasan atasan, maka banjir akan terus menjadi agenda tahunan Jakarta yang tak kunjung usai. Pola lama birokrasi yang sibuk dengan dokumentasi dan presentasi namun gagap dalam eksekusi lapangan hanya akan terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinas SDA.
Sudah saatnya orientasi kerja birokrasi bergeser dari proyek seremonial menuju solusi substansial.(Red).
