MARKABERITA.ID | Editorial 18 Januari 2026 – Slogan “Jakarta Menyala” yang diusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno kini menghadapi ujian realitas yang dingin dan basah. Menjelang 20 Februari 2025—tepat satu tahun sejak mereka memegang kemudi Jakarta—narasi keberhasilan yang sering didengungkan di media sosial terasa kontras dengan genangan yang masih menghantui warga di bantaran Kali Ciliwung dan pemukiman padat di Jakarta Selatan.
Retorika vs. Realitas Data
Di awal masa jabatan, publik dijanjikan percepatan normalisasi sungai dan optimalisasi pompa. Namun, menilik data teknis di lapangan, ada jurang lebar antara janji kampanye dengan realisasi anggaran:
- Progres Normalisasi: Dari target ambisius 10 km penurapan sungai yang dicanangkan di awal 2024, data menunjukkan baru sekitar 3,2 km yang terealisasi secara efektif hingga awal 2025. Kendala klasik pembebasan lahan masih menjadi “kambing hitam” yang terus diputar ulang.
- Optimalisasi Rumah Pompa: Meski diklaim seluruh pompa berfungsi 100%, insiden malfungsi di kawasan Pluit dan Kemang pada hujan besar Desember lalu membuktikan bahwa pemeliharaan preventif kalah telak oleh reaksi pemadam kebakaran.
- Sumur Resapan Modifikasi: Program warisan yang dikritik namun tetap dijalankan dengan label baru ini belum menunjukkan dampak signifikan pada penurunan tinggi muka air di titik-titik krusial seperti Tebet dan Cawang.
”Menyala” yang Ironis
Tagline “Jakarta Menyala” seharusnya mencerminkan kota yang progresif dan tangguh. Namun, bagi warga yang masih harus menggulung celana setiap kali hujan turun lebih dari dua jam, “menyala” justru terasa seperti sindiran atas panasnya amarah publik.
Kepemimpinan Pramono yang teknokratis dan Rano yang populis seharusnya mampu mendobrak sekat birokrasi. Namun, yang kita lihat dalam setahun ini justru adalah pola manajemen yang reaktif. Pembangunan tanggul laut (NCICD) memang berlanjut, tetapi mitigasi banjir di level mikro—seperti pembersihan drainase yang tersumbat limbah konstruksi—sering kali luput dari pengawasan ketat balai kota.
Anggaran Besar, Dampak Tercecer
Dengan APBD Jakarta yang bernilai fantastis, pertanyaan mendasarnya adalah: Ke mana arah setiap rupiah tersebut dialokasikan? Jika serapan anggaran dinas terkait mencapai di atas 80% namun jumlah titik banjir hanya berkurang kurang dari 15%, maka ada masalah serius pada efisiensi strategi atau integritas eksekusi di lapangan.
Kita tidak butuh sekadar konten media sosial tentang gubernur yang meninjau pintu air saat hujan mereda. Jakarta butuh sistem yang bekerja secara otomatis, bukan yang digerakkan oleh instruksi mendadak saat air sudah masuk ke ruang tamu warga.
Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah, namun Pramono-Rano masih terjebak pada fase transisi yang berkepanjangan. Jika di tahun kedua tidak ada lompatan drastis dalam penyelesaian sodetan dan normalisasi secara menyeluruh, maka tagline “Jakarta Menyala” hanya akan dikenang sebagai bara api janji yang padam disiram air banjir yang gagal mereka jinakkan.(Red).
