Markaberita.id | Editorial 26 Desember 2025 – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diumumkan serentak pada Rabu, 24 Desember 2025, bukan sekadar rutinitas birokrasi akhir tahun. Bagi Markaberita.id, angka-angka yang lahir dari rahim PP Nomor 49 Tahun 2025 ini adalah “rapor merah” bagi keadilan sosial di Indonesia. Kita sedang menyaksikan sebuah paradoks besar: di tengah narasi pembangunan yang megah, data upah terbaru justru menunjukkan bahwa jurang kesejahteraan antarwilayah semakin menganga lebar.
Wajah ganda pembangunan kita terlihat jelas saat membandingkan dua provinsi yang hanya dipisahkan oleh batas administratif. DKI Jakarta kembali mengukuhkan dominasinya sebagai “Menara Gading” ekonomi nasional dengan UMP sebesar Rp5.729.876. Namun, hanya dengan melangkah keluar dari ibu kota, kita menemukan realitas yang kontras di Jawa Barat. Provinsi yang menjadi jantung industri manufaktur terbesar di tanah air ini justru mencatatkan angka terendah nasional, yakni hanya Rp2,31 juta.
Ketimpangan sebesar lebih dari tiga juta rupiah ini memberikan pelajaran pahit: saat ini, lokasi di mana seseorang bekerja jauh lebih menentukan kesejahteraannya daripada jenis pekerjaan atau beban kerja yang ia pikul. Secara edukatif, fenomena ini menjelaskan mengapa arus urbanisasi ke Jakarta tetap tak terbendung. Kebijakan upah kita secara tidak langsung sedang “memaksa” masyarakat untuk meninggalkan kampung halaman mereka demi mencari kehidupan yang sedikit lebih bermartabat di pusat kota.
Pelajaran penting lainnya muncul dari kontras antara tanah Sulawesi dan Papua. Sulawesi Tengah muncul sebagai titik terang dengan lonjakan pertumbuhan upah mencapai 9,08%. Ini adalah bukti otentik bahwa kebijakan hilirisasi industri, jika dikelola dengan fokus pada penyerapan tenaga kerja lokal, mampu meningkatkan daya tawar ekonomi daerah hingga menembus angka empat juta rupiah.
Namun, keberhasilan di Sulawesi berbanding terbalik dengan nestapa di Papua Tengah. Di wilayah yang kaya akan sumber daya namun dihimpit biaya logistik yang mencekik, pertumbuhan upah justru menyentuh angka 0%. Artinya, para pekerja di sana dipaksa bertahan hidup dengan upah yang membeku di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meroket. Tidak adanya kenaikan upah di wilayah yang penuh tantangan ini adalah alarm keras bagi stabilitas sosial yang sering kali diabaikan oleh para pengambil kebijakan di Jakarta.
Pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menyebut bahwa formula tahun ini adalah “jalan tengah” untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, Markaberita.id menilai keseimbangan ini bersifat semu. Penggunaan variabel indeks Alfa (0,5 hingga 0,9) tampak lebih condong pada menjaga napas operasional pengusaha daripada memenuhi hak dasar buruh melalui Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dilema sektor riil memang nyata—Jakarta terancam kehilangan daya saing manufaktur karena upah yang dianggap tinggi, sementara daerah lain berisiko kehilangan daya beli karena upah yang terlalu rendah. Namun, menjadikan buruh sebagai “bantalan” ekonomi dengan memberikan kenaikan minimalis bukanlah solusi jangka panjang. Hal ini justru akan memperpanjang rantai kemiskinan struktural.
Editorial ini ingin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur fisik, mulai dari jalan tol hingga bandara megah, tidak akan pernah cukup jika tidak diikuti oleh “pembangunan kantong rakyat”. UMP 2026 harus menjadi momentum evaluasi total bagi kita semua. Kita tidak boleh membiarkan kue pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir wilayah yang sudah mapan sejak dulu.
Keadilan sosial baru akan terwujud ketika seorang pekerja di pelosok Papua atau buruh pabrik di Jawa Barat tidak lagi merasa “dianak-tirikan” oleh negaranya sendiri. Pembangunan yang sejati harus dirasakan di atas meja makan setiap keluarga buruh, bukan hanya indah di atas kertas laporan pertumbuhan ekonomi nasional.(Red).
