Markaberita.id | Jakarta, 25 Desember 2025 – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan kritik keras terhadap sikap pemerintah dalam menangani rentetan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai ada ketidakadilan nyata dalam kebijakan penutupan operasional perusahaan yang diduga merusak lingkungan.
Uchok menyoroti keputusan pemerintah yang hanya membekukan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara, namun membiarkan raksasa tambang lainnya tetap melenggang.
“Kalau alasannya banjir dan longsor, kenapa hanya TPL yang ditutup? Ini tidak adil. Banyak perusahaan lain yang aktivitasnya berada di kawasan rawan dan diduga memperparah kerusakan lingkungan, tapi seolah tidak tersentuh,” tegas Uchok dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).
CBA mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah berani dengan menutup sementara Tambang Emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources (PTAR). Meskipun perusahaan memegang Kontrak Karya hingga 2033, Uchok menegaskan bahwa aspek legalitas tidak boleh mengalahkan keselamatan rakyat.
- Audit Independen: Segera bentuk tim audit lingkungan independen untuk memeriksa seluruh konsesi di wilayah sensitif.
- Transparansi Dampak: Membuka data terkait kontribusi aktivitas pertambangan terhadap DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru.
- Keadilan Korban: Menghentikan pembelaan terhadap korporasi di tengah penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal dan nyawa.
CBA menyatakan lebih berpegang pada temuan WALHI Sumatera Utara yang secara spesifik menyebut tujuh perusahaan, termasuk PTAR, sebagai kontributor krisis ekologis di Tapanuli. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, yang dinilai cenderung membela perusahaan.
“WALHI bicara berdasarkan basis ekologis yang jelas. Sementara pemerintah terkesan membela mati-matian PT Agincourt dengan dalih prinsip keberlanjutan. Ini mencerminkan kepentingan jangka pendek,” tambah Uchok.
Kekhawatiran utama CBA terletak pada lokasi operasional PTAR yang berada di kawasan hutan dan hulu DAS yang sangat sensitif. Jika audit menyeluruh tidak dilakukan sekarang, CBA memprediksi bencana serupa akan terus berulang di masa depan.
“Ini wilayah berbahaya. Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal terus-menerus. Tutup sementara, audit secara total, baru bicara soal keberlanjutan,” pungkasnya.(Red).
