Markaberita.id | Jakarta, 8 Desember 2025 – Peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang sopir truk sampah di Jakarta adalah alarm keras bagi tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagi Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), insiden ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan manifestasi dari defisit moral dan kegagalan sistemik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
FPPJ secara resmi menuntut pengusutan tuntas dengan mendesak dilakukannya Audit Total dan Komprehensif terhadap DLH DKI, dengan fokus pada pertanggungjawaban kepemimpinan dan alokasi anggaran K3.
FPPJ menegaskan bahwa insiden fatal ini merupakan konsekuensi langsung dari struktur manajemen yang tidak akuntabel.
”Kami telah membuka kotak pandora kekuasaan di DLH. Sentralisasi kekuasaan yang berlebihan pada level Kepala Dinas (Kadis) terbukti berpotensi menciptakan area gelap (blind spot) pengawasan, di mana standar operasional dan jaminan keselamatan pekerja diabaikan demi efisiensi yang semu,” ujar Endiansyah.
”Kami meminta Pemprov untuk mengedukasi publik dan birokrat: di mana pun, keselamatan adalah hak dasar, bukan kemewahan. Audit ini adalah pelajaran bahwa persoalan nyawa tidak bisa ditukar dengan hitungan materi atau klaim efisiensi anggaran. Kegagalan K3 adalah kelalaian kepemimpinan,” tegas ryan pada saat di temui media Senin(8/12/25) di jakarta pusat.
Endriansyah, Ketua Umum FPPJ, mempertegas posisi organisasinya, menuntut reformasi yang berbasis akuntabilitas:
”Kami menuntut audit bukan hanya untuk mencari pelaku, tetapi untuk merestorasi sistem. Kematian saudara kita harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran K3 dan perawatan armada benar-benar sampai kepada tujuannya. Kegagalan ini adalah pertanda bahwa mekanisme pengawasan internal DLH telah lumpuh.”
”Kami tegaskan: Audit Total DLH DKI adalah harga mati. Hasilnya harus dipublikasikan secara transparan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana tata kelola yang baik seharusnya bekerja—memprioritaskan nyawa dan kesejahteraan pekerja di atas ambisi proyek atau penghematan yang fatal,” tutup Endriansyah.
Audit yang diminta FPPJ harus mencakup verifikasi silang (cross-check) antara anggaran yang dialokasikan (materi) dengan implementasi K3 dan kondisi armada di lapangan (nyawa), guna mengukur seberapa besar defisit antara perencanaan dan realita kerja para pahlawan kebersihan di Ibu Kota.(Red).
