Markaberita.id | Jakarta, 18 Desember 2025 – Ketepatan data pendapatan negara kembali menjadi sorotan tajam. Center for Budget Analysis (CBA) secara terbuka mengkritisi klaim capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. CBA menilai, narasi keberhasilan yang dibangun pemerintah berisiko menjadi “bom waktu” jika tidak dibarengi dengan transparansi dan evaluasi tren historis yang akurat.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Menteri Bahlil memaparkan bahwa hingga 10 November 2025, setoran PNBP telah menyentuh angka Rp200,66 triliun atau sekitar 78,74% dari target APBN sebesar Rp254,83 triliun. Namun, laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka justru menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni melampaui 85%.
Perbedaan angka ini memicu reaksi keras dari Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi. Ia mengingatkan bahwa data pendapatan negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan indikator vital kesehatan fiskal nasional.
”Pernyataan menteri seharusnya menjadi dasar kebijakan yang solid, bukan sekadar instrumen untuk menyenangkan hati Presiden. Kita perlu melihat tren secara komprehensif, bukan hanya angka sesaat,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya (17/12/2025).
Edukasi publik mengenai PNBP sangat penting, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan non-pajak. CBA mengungkapkan data audit BPK yang menunjukkan adanya tren penurunan yang mengkhawatirkan pada PNBP SDA:
- Realisasi 2023: Rp280,2 triliun.
- Realisasi 2024: Rp256,6 triliun.
- Defisit Tahunan: Terjadi kemerosotan sebesar Rp23,6 triliun atau setara dengan 8,44%.
Penurunan ini menjadi dasar bagi CBA untuk meragukan optimisme pemerintah di tahun 2025. Jika target PNBP 2025 kembali meleset, hal ini dianggap sebagai kegagalan manajerial yang serius di tubuh Kementerian ESDM.
CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap para pembantunya di kabinet. Menurut Uchok, akurasi informasi yang disampaikan menteri kepada publik dan Presiden adalah bentuk integritas tertinggi. Jika klaim-klaim tersebut terbukti tidak sesuai dengan realita akhir tahun (audit), CBA meminta Presiden untuk melakukan langkah drastis, termasuk pencopotan jabatan.
”Kata-kata menteri bukan lelucon atau janji palsu. Harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat,” pungkas Uchok. Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa di era kepemimpinan baru, pengawasan terhadap realisasi anggaran akan semakin diperketat demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi nasional.(Red).
