Markaberita.id | Ambon, 22 November 2025 – Keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menempuh kebijakan Pinjaman Daerah merupakan langkah strategis yang patut diacungi jempol. Di tengah semakin mendesaknya kebutuhan percepatan pembangunan di Bumi Raja-Raja dan menyempitnya ruang fiskal daerah (APBD), penggunaan instrumen pinjaman bukanlah sekadar opsi teknokratis, melainkan keputusan visioner untuk menjembatani kesenjangan anggaran.
Maluku menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mencakup kesenjangan antarwilayah yang ekstrem, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, dan terhambatnya proyek-proyek vital akibat keterbatasan anggaran. Kebutuhan untuk membangun infrastruktur dasar, jaringan konektivitas, serta meningkatkan layanan publik (kesehatan dan pendidikan) membutuhkan dukungan pembiayaan besar yang mustahil dipikul oleh APBD Maluku semata.
- Jembatan Fiskal: Pinjaman daerah berfungsi sebagai jembatan fiskal yang memungkinkan daerah melaksanakan proyek strategis yang memiliki dampak jangka panjang dan multi-sektor tanpa harus menunggu akumulasi anggaran selama bertahun-tahun (menghindari lost decade pembangunan).
- Akselerasi Pertumbuhan: Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, baik pemerintah pusat maupun negara maju sering menggunakan pinjaman untuk memacu pertumbuhan dan memastikan keberlanjutan proyek strategis. Keliru jika kebijakan ini langsung dicap sebagai ancaman tanpa mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya.
Pernyataan dari Pengacara Taib Warhangan, S.H., M.H., menjadi penegasan penting yang memberikan keyakinan publik terhadap kebijakan ini. Taib Warhangan mengingatkan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mekanisme pengawasan anggaran dan penegakan hukum berjalan sangat ketat.
Hal ini menjamin bahwa:
- Kepatuhan Hukum: Penggunaan pinjaman tetap berada dalam koridor hukum dan memenuhi prinsip kehati-hatian fiskal.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Proyek yang dibiayai harus terkelola dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Meskipun pinjaman adalah solusi pembiayaan, penggunaannya menuntut kedisiplinan prioritas yang ketat. Setiap rupiah pinjaman harus:
- Berorientasi Rakyat: Fokus pada proyek yang secara nyata membuka keterisolasian, menumbuhkan ekonomi lokal, memperkuat pelayanan publik, dan menciptakan nilai tambah jangka panjang.
- Menghindari Pemborosan: Dilarang dialokasikan untuk kegiatan estetika, proyek mercusuar, atau pembangunan berbiaya besar yang minim dampak ekonomi riil.
Jika nilai pinjaman awal yang dipertimbangkan (misalnya, Rp1,5 triliun) dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan transformasi pembangunan, tidaklah tabu bagi Gubernur Lewerissa untuk mempertimbangkan peningkatan menjadi Rp2–3 triliun, asalkan perencanaan proyeknya matang, basis akuntabilitasnya kuat, dan orientasinya jelas untuk kesejahteraan rakyat.
Pinjaman daerah bukan tentang boleh atau tidak boleh, melainkan tentang bagaimana ia digunakan. Ini adalah instrumen kebijakan yang sah, rasional, dan potensial, yang dapat menjadi peluang emas untuk memecah kebuntuan pembangunan yang selama ini membelenggu Maluku.
Kebijakan ini adalah langkah progresif yang menuntut keberanian mengambil langkah besar, bukan terjebak dalam ketakutan atau prasangka politik yang menghambat kemajuan. Pinjaman daerah, jika dikelola dengan visioner dan transparan, adalah kunci untuk mewujudkan Maluku yang lebih maju, kuat, dan berdaulat secara ekonomi.(Red).
