Markaberita.id | Jakarta, 13 November 2025 – Wartawan senior dan pengamat kebijakan publik, Bambang Harimurti (BHM), menyoroti peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai “katup pengaman” dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut BHM, keterlibatan Polri melampaui distribusi; ini adalah kunci untuk mengantisipasi risiko kesehatan dan keamanan yang berpotensi menjadi bumerang bagi program ambisius ini.
Dalam diskusinya di program INANEWS, BHM memperingatkan adanya “mimpi buruk” di balik niat baik program MBG jika eksekusi di lapangan gagal mengendalikan risiko.
BHM mengungkapkan kekhawatiran utamanya terhadap potensi kegagalan eksekusi yang bisa memicu skandal besar. Ia mencontohkan tragedi di India, negara yang menjadi inspirasi program ini, di mana keracunan makanan pernah menewaskan 22 anak sekolah.
”Mimpi buruk saya adalah kalau program yang baik ini, gara-gara dalam eksekusi ada masalah, malah berbalik menjadi bumerang,” ujar BHM.
BHM secara khusus menyoroti risiko fisiologis masyarakat Indonesia yang berbeda:
- Alergi Susu: “Mayoritas orang Indonesia itu alergi susu. Jadi kalau tahu-tahu dipaksain minum susu, diare dia,” tegasnya, mencontohkan pengalaman pribadinya di Posyandu yang terpaksa mengganti susu dengan kacang hijau.
- Alergi Kacang: Selain itu, potensi alergi kacang yang berakibat fatal bagi anak-anak juga menjadi peringatan serius.
Transisi Peran Polri: Dari Keamanan ke “Aktor Pembangunan”
BHM menilai keterlibatan Polri dalam program MBG saat ini masih bersifat transisi. Awalnya sebagai penjaga keamanan, Polri kini dituntut bertransformasi menjadi “aktor pembangunan” dan pengawas kualitas.
Kendati demikian, BHM mengapresiasi keunggulan Polri dalam pengelolaan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Polri, yang menurutnya, berhasil menjadi model percontohan:
- Efisiensi: SPPG Polri berhasil mencapai efisiensi 15-20% lebih tinggi, dengan biaya per porsi hanya Rp12.500, jauh lebih rendah dari model konvensional (Rp15.200).
- Keamanan Pangan: Model ini mencatat tingkat keamanan pangan yang tinggi, mencapai 99,1%, dengan waktu distribusi rata-rata hanya 2,3 jam.
Protokol Wajib dan Peran Intelijen
Untuk mengantisipasi “mimpi buruk” tersebut, BHM mengusulkan beberapa protokol ketat yang harus diterapkan di seluruh dapur SPPG:
- Pencatatan Alergi: Sekolah wajib mencatat dan mengonfirmasi potensi alergi siswa.
- Pelatihan Guru: Guru-guru harus dilatih mengenali gejala dan memberikan respons cepat terhadap masalah kesehatan.
- SOP Ketat: Prosedur cuci tangan dan penanganan darurat harus diajarkan dengan jelas.
- Keterlibatan Intel: BHM mendesak Polri untuk mengerahkan intelijen di lapangan guna memantau dan mengantisipasi masalah keamanan sejak dini.
BHM menegaskan bahwa MBG harus dipandang bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Ia mengutip data World Food Organization yang menyebutkan bahwa investasi $1 USD dalam program makan bergizi akan menghasilkan $9 USD return bagi generasi penerima manfaat pada tahun 2045.
Menurut BHM, dengan menyentuh 80 juta anak dan lebih dari 100 juta orang tua, narasi program ini harus dikelola dengan cerdas. Ia menyarankan strategi komunikasi yang jujur: mengakui insiden (misalnya keracunan), tetapi segera menindaklanjuti dengan kisah solusi dan pemulihan sebagai momen edukasi.
”Tugas Polisi itu menjadi katup pengaman agar tidak meledak akibat dari isu negatif yang muncul,” pungkas BHM.
Data Capaian Program MBG (Per 12 November 2025):
- Penerima Manfaat: 29,6 juta jiwa
- Dapur SPPG Beroperasi: 9.406 di 514 kabupaten/kota.(Red).
