Markaberita.id | Jakarta,10 Oktober 2025— Anggaran belanja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2025 terus menjadi sorotan publik dan aktivis. Ibarat gunung es, fakta-fakta pengelolaan keuangan di sana makin terkuak. Setelah sebelumnya mengungkap pos belanja buah-buahan senilai Rp2 miliar dan fasilitas rumah dinas pimpinan, kini perhatian tertuju pada total belanja makanan dan minuman (mamin) yang nilainya mencapai Rp8,9 miliar.
Sorotan atas Angka Fantastis Belanja Mamin
Aktivis dari Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) menyebut temuan ini sebagai angka yang fantastis dan tidak wajar. Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari SS, menyatakan kekhawatiran atas besarnya porsi anggaran ini.
”Makin mendalami, kita temukan angka yang fantastis dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Surabaya ini. Kita baru fokus pada belanja terkait makan minum, tapi kok angkanya tidak wajar. Masak kerjanya makan minum saja hari-hari? Kan masih ada kegiatan lainnya, seperti kunjungan kerja, reses, dan dinas lainnya,” ujar Cak Ta’in kepada media pada Jumat (10/10).
Cak Ta’in kemudian merinci, total belanja yang mencapai Rp8.964.870.740 ini terdiri dari beberapa pos signifikan. Pos terbesar adalah Belanja Makan Minum Jamuan Tamu dengan anggaran mencapai Rp4,637 miliar. Disusul oleh belanja konsumsi untuk makanan dan snack rapat alat kelengkapan dewan (kode RUP 50313516) yang mencapai Rp2,754 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi besar untuk kebutuhan lain, seperti Belanja Kue Kering senilai Rp628 juta, serta sejumlah pos lain untuk konsumsi rapat, konsumsi jamuan tamu, belanja langsung, hingga belanja kebutuhan dasar seperti Kopi Bubuk (Rp121 juta) dan Gula Pasir (Rp46 juta).
Cak Ta’in menekankan bahwa jika total anggaran mamin ini digabungkan dengan belanja buah-buahan (Rp2 miliar lebih) dan belanja mamin serta alat rumah tangga rumah dinas pimpinan (Rp2 miliar lebih), totalnya sudah melampaui angka Rp13 miliar. “Ini luar biasa lah,” ucapnya.
Pertanyakan Transparansi dan Kepatutan Anggaran
Besarnya total anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya TA 2025 ini memicu Cak Ta’in mempertanyakan kembali transparansi anggaran yang selama ini didengungkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya.
”Selama ini Walikota membanggakan transparansi anggaran, faktanya publik tidak bisa menemukan dan mengakses informasi terkait APBD Kota Surabaya,” ujarnya.
Mantan jurnalis, dosen, dan staf ahli DPRD itu menegaskan bahwa penyusunan besaran anggaran harus mengedepankan prinsip kepatutan dan kewajaran, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur protokoler, keuangan, dan administrasi anggota dewan.
Kodat86 berkomitmen untuk terus mendalami dan mempelajari anggaran kegiatan dewan kota Surabaya lainnya, seperti anggaran perjalanan dinas, tunjangan-tunjangan, dan pos lainnya. “Teman-teman di lapangan terus menghimpun data dan informasi, terutama terkait SPPD, Tunjangan Komunikasi, Transportasi dan Perumahan. Nanti kita akan buka semuanya,” tegasnya.(Red).
