Markaberita.id |Jakarta, 9 Oktober 2025 – Keberhasilan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp200 triliun melalui bank-bank milik negara (Himbara) kini memicu antusiasme serupa dari kalangan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sejumlah bank daerah, termasuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Bank Jakarta, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), secara terbuka menyatakan minatnya untuk mendapatkan alokasi dana segar dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan bahwa sinyal ketertarikan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri. “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau enggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio saat Media Gathering APBN 2026.
Tiga Aspek Mutlak Kemenkeu
Meskipun menyambut baik minat BPD, Kemenkeu menegaskan bahwa proses penyaluran dana tidak akan mudah. Pemerintah akan meninjau dan menilai secara ketat setiap proposal yang diajukan oleh masing-masing bank daerah sebelum keputusan penempatan dana diambil.
Febrio menjelaskan, ada tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan krusial pemerintah:
- Keamanan Dana Negara: Pemerintah memprioritaskan keamanan dan pengelolaan dana negara yang ditempatkan.
- Penyaluran ke Sektor Riil: Dana ini harus wajib disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mendorong pergerakan sektor riil dan ekonomi daerah.
- Manajemen Risiko dan Kredibilitas: Aspek risiko akan menjadi penentu. Febrio secara eksplisit menyinggung perlunya integritas, menyatakan, “Kalau ternyata kita enggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus (korupsi seperti BJB), ya itu tentunya akan dipertimbangkan.”
Laju Cepat Himbara Pendorong BPD
Minat kuat BPD ini didorong oleh hasil positif dari penempatan dana di Himbara. Sejak September 2025, dana Rp200 triliun telah disalurkan ke lima bank besar negara. Febrio menggarisbawahi realisasi penyaluran kredit yang terbilang tinggi, dengan Bank Mandiri sudah menggunakan 74%, BRI 62%, BNI 50%, BSI 55%, dan BTN 19%.
Febrio menceritakan, keberhasilan penyaluran ini bahkan mengubah sikap perbankan Himbara. “Waktu pertama ide Rp200 triliun itu keluar, teman-teman ingat enggak respons perbankan? ‘Pak, kami jangan dipaksa’. Ya kan? Ragu. Ternyata setelah dikasih, jalan tuh, sekarang malah minta tambah,” ungkapnya.
Pemerintah mewajibkan bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan secara rutin setiap bulan demi memastikan penyaluran kredit tepat sasaran. Febrio menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan perbankan menjamin bahwa dana, meski sifatnya on call atau kas, digunakan secara bertanggung jawab untuk sektor riil, sehingga meminimalkan risiko signifikan.
Bank daerah yang ingin mendapatkan kucuran dana ini harus membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi tiga kriteria ketat tersebut, terutama dalam menjamin integritas dan kemampuan penyaluran kredit yang produktif.(Red).
