Markaberita.id | Jakarta, 20 Oktober 2025 — Anak Bangsa Center (Abang Center) melontarkan kritik keras terhadap kunjungan Gubernur Pramono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10/2025). Abang Center menilai, alih-alih menunjukkan komitmen transparansi, kunjungan tersebut berpotensi besar hanya merupakan manuver gimmick politik yang menyesatkan opini publik.
Kunjungan Pramono ke Gedung Merah Putih menjadi sorotan tajam, terutama karena terjadi saat KPK tengah menelaah dugaan kasus yang melibatkan jajaran birokrasi tertinggi DKI, termasuk laporan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali terkait penyalahgunaan wewenang.
Direktur Eksekutif Abang Center, M Rozi, menyampaikan kekhawatiran publik terhadap motif di balik pertemuan yang dilakukan pekan lalu itu, apalagi mengingat respons Gubernur sebelumnya yang sempat mengaku belum mengetahui adanya laporan terhadap Sekda-nya.
“Kunjungan Pak Gubernur Pramono ke KPK harus menghasilkan bukti konkret, bukan sekadar press release yang berbau pencitraan. Di saat Sekda Marullah Matali dilaporkan ke KPK, lalu Gubernur datang ke sana, publik berhak curiga. Kami menduga kuat, kunjungan ini adalah manuver politik untuk menciptakan narasi di media—sebuah gimmick—agar beliau terlihat pro-transparansi di tengah isu-isu daerah yang sedang memanas,” ujar M Rozi dengan lantang.
Menurut M Rozi, taktik ini sangat berbahaya karena mendistorsi persepsi publik, menjadikan KPK sebagai properti politik, dan mengalihkan isu-isu pokok dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di jajaran pemerintahannya. Ia menegaskan, komitmen antikorupsi diukur dari kerja nyata, bukan dari intensitas berfoto di depan markas lembaga antirasuah.
Abang Center Mendesak KPK Fokus pada Substansi
Abang Center mendesak KPK untuk tidak terpengaruh oleh narasi gimmick semacam ini dan tetap bersikap tegas serta profesional, terutama dalam menindaklanjuti dugaan kasus di lingkungan Pemprov DKI.
“Kami minta KPK fokus pada tugasnya. Tegakkan integritas dan pastikan kunjungan Pramono benar-benar berisi penyerahan data spesifik terkait dugaan korupsi. Hukum bukanlah alat untuk membersihkan atau mencitrakan diri pejabat. Jika tidak ada laporan substansial, KPK harus segera mengalihkan fokus pada pengusutan kasus, termasuk laporan terhadap Sekda Marullah, yang sudah ada di radar,” tutup M Rozi, menuntut bukti nyata alih-alih sorotan kamera.
Abang Center menyatakan akan terus mengawal proses ini, memastikan bahwa integritas penegakan hukum di Indonesia tidak dijadikan panggung sandiwara politik.(Red).
