Markaberita.id | Jakarta, 2 September 2025 – Gelombang aksi massa yang berujung ricuh di Jakarta pada akhir Agustus lalu menyisakan luka. Di tengah kerusakan masif fasilitas publik, publik terkejut dengan kabar bahwa Direksi, Kepala Divisi, hingga Kepala Departemen TransJakarta kedapatan Asyik berlibur dan bermain padel di Bali. Peristiwa ini memicu kemarahan, dan Lingkar Pemuda dan Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) tampil menyuarakan kekecewaan.
Menurut data, aksi anarkis ini menyebabkan setidaknya 22 halte TransJakarta rusak, di mana 6-7 di antaranya terbakar habis. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main, mencapai Rp 41,6 miliar. Kerusakan ini mencakup halte-halte strategis seperti Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senen Toyota Rangga yang hangus terbakar, meninggalkan puing-puing dan kerangka besi yang menjadi saksi bisu amarah massa.
Nurdin Sumadiharjo, seorang aktivis LPMLK, mengkritik keras sikap pimpinan tersebut dalam rilisnya selasa (2/9/). Ia menilai, tindakan ini menunjukkan krisis empati dan kurangnya tanggung jawab dari seorang pemimpin. “Ini adalah bentuk ketidakpekaan yang luar biasa. Seharusnya, pemimpin ada di garda terdepan untuk mengatasi krisis, bukan malah meninggalkan posnya saat aset publik hancur,” tegas Nurdin.
Menurut Nurdin, sikap ini membuat pimpinan TransJakarta seolah-olah membiarkan Gubernur bekerja sendirian dalam menghadapi situasi sulit pasca-unjuk rasa. Manajemen TransJakarta, yang seharusnya menjadi mitra utama pemerintah dalam pemulihan, justru terkesan abai terhadap kondisi Ibu Kota.
”Kami melihat pimpinan TransJakarta tidak memiliki empati sama sekali terhadap kondisi yang sedang dialami Jakarta. Mereka lepas tangan dan membiarkan Gubernur sendirian menghadapi permasalahan ini,” lanjutnya.
LPMLK menekankan bahwa tuntutan untuk mencopot direksi bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan akumulasi kekecewaan panjang terhadap kinerja TransJakarta. Mulai dari layanan yang sering dikeluhkan masyarakat hingga insiden ini, semua mengindikasikan kegagalan kepemimpinan.
”Kami meminta Gubernur untuk segera mencopot jajaran direksi TransJakarta. Ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga tentang kegagalan total dalam menjaga kepercayaan publik,” pungkas Nurdin, menegaskan bahwa kepemimpinan harus didasari oleh integritas dan rasa empati yang mendalam.(Red).
