Markaberita.id | Jakarta, 12 September 2025 – Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) kembali menegaskan seruannya untuk segera mengaudit total penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) oleh PT TransJakarta. Desakan ini semakin kuat setelah beredar informasi yang sangat meresahkan publik: saat tragedi bus TransJakarta mengguncang Jakarta di akhir Agustus, beberapa direksi perusahaan justru dilaporkan sedang berlibur di Bali.
”Sungguh ironis dan tidak berempati. Saat warga Jakarta berduka akibat insiden kecelakaan dan mogok massal, di mana bus yang mereka andalkan terbakar dan menimbulkan kekhawatiran, kami mendapatkan kabar bahwa direksi PT TransJakarta justru menikmati liburan mewah di Bali,” ujar Nurdin Sumadiharjo, aktivis LPMLK. “Ini bukan hanya soal manajemen yang buruk, tetapi juga soal moral dan etika. Bagaimana mungkin pimpinan perusahaan bisa berpesta saat armada yang mereka kelola membahayakan nyawa rakyat?”
Fakta Kontras yang Menyulut Amarah Publik
LPMLK menggarisbawahi beberapa data yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi layanan dan perilaku para petinggi perusahaan:
- Penyertaan Modal Fantastis: Sejak 2020, PT TransJakarta telah menerima PMD lebih dari Rp 3,51 triliun dari APBD DKI Jakarta. Angka ini seharusnya cukup untuk memastikan semua bus laik jalan dan aman.
- Tragedi Beruntun di Akhir Agustus: Di akhir Agustus, Jakarta diguncang serangkaian insiden. Bus TransJakarta dilaporkan mogok, mengalami kebakaran, dan menyebabkan kecelakaan. Insiden ini menimbulkan kerugian materi dan, yang lebih penting, menggerus kepercayaan publik.
- Tindakan Tidak Etis: Di tengah krisis ini, beredar foto dan informasi yang menunjukkan beberapa direksi PT TransJakarta sedang berlibur di Bali, seolah-olah mengabaikan kegelisahan dan kemarahan publik.
Tuntutan Tegas LPMLK: Audit Menyeluruh, Jabatan Dicopot!
”Kami menuntut tidak hanya audit, tetapi juga pertanggungjawaban moral,” tegas Nurdin. “Kami mendesak Gubernur dan DPRD DKI Jakarta untuk segera:
- Memerintahkan Audit Total: Segera perintahkan audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap seluruh penggunaan PMD PT TransJakarta.
- Mencopot Direksi: Pecat direksi yang terbukti lalai dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Sikap mereka yang berlibur saat krisis adalah bukti bahwa mereka tidak layak memimpin.”
”Kami akan terus mengawal kasus ini hingga kejelasan dan keadilan terwujud. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang aman dan dihormati, bukan sekadar dijanjikan sementara pimpinannya berfoya-foya,” tutup Nurdin.(Red).
